Forum Pemuda Batubulan (FPB) Tolak Reklamasi Teluk Benoa menggelar aksi dan pemasangan baliho pada Selasa kemarin. Baliho bertuliskan “Tolak Reklamasi Teluk Benoa” dengan gambar kepala Barong berukuran 4X3 meter ini dipasang oleh puluhan warga di pertigaan patung Barong, Batubulan, Gianyar.
Puluhan massa aksi ini berkumpul terlebih dahulu pada pukul 17.00 WITA mulai merakit baliho di halaman Pura Puseh. Usai merakit, massa aksi ini kemudian mengarak baliho dengan berjalan kaki menuju titik pemasangan.
Ngurah A. Benny sebagai perwakilan FPB mengatakan pemasangan baliho ini merupakan wujud penolakan mereka terhadap rencana proyek reklamasi Teluk Benoa. “Kami yakini kalau rencana tersebut akan memberi dampak negatif terhadap pesisir pantai di wilayah Bali selatan termasuk pantai di Batubulan,” ungkapnya.
Benny panggilan akrabnya menambahkan, selain berdampak pada lingkungan dan pesisir, proyek dengan mengurug laut seluas 700 hektar oleh PT TWBI ini juga dianggapnya akan berdampak terhadap aspek sosial budaya Pulau Bali pada umumnya.
FPB meminta Pemerintah Daerah dan Pusat mendengar aspirasi rakyat dan segera membatalkan Perpres 51 tahun 2014 yang telah memberi jalan kepada investor untuk mereklamasi Teluk Benoa.
Mereka juga berharap Desa Adat di wilayah Batubulan segera mengambil sikap untuk menolak reklamasi Teluk Benoa seperti di Desa Adat lain di Gianyar yang terlebih dahulu menyatakan penolakan yaitu Desa Adat Ketewel, Lebih, Lembeng dan Sukawati.
Forum Pemuda Batubulan (FPB) Tolak Reklamasi Teluk Benoa menggelar aksi dan pemasangan baliho pada Selasa kemarin. Baliho bertuliskan “Tolak Reklamasi Teluk Benoa” dengan gambar kepala Barong berukuran 4X3 meter ini dipasang oleh puluhan warga di pertigaan patung Barong, Batubulan, Gianyar.
Puluhan massa aksi ini berkumpul terlebih dahulu pada pukul 17.00 WITA mulai merakit baliho di halaman Pura Puseh. Usai merakit, massa aksi ini kemudian mengarak baliho dengan berjalan kaki menuju titik pemasangan.
Ngurah A. Benny sebagai perwakilan FPB mengatakan pemasangan baliho ini merupakan wujud penolakan mereka terhadap rencana proyek reklamasi Teluk Benoa. “Kami yakini kalau rencana tersebut akan memberi dampak negatif terhadap pesisir pantai di wilayah Bali selatan termasuk pantai di Batubulan,” ungkapnya.
Benny panggilan akrabnya menambahkan, selain berdampak pada lingkungan dan pesisir, proyek dengan mengurug laut seluas 700 hektar oleh PT TWBI ini juga dianggapnya akan berdampak terhadap aspek sosial budaya Pulau Bali pada umumnya.
FPB meminta Pemerintah Daerah dan Pusat mendengar aspirasi rakyat dan segera membatalkan Perpres 51 tahun 2014 yang telah memberi jalan kepada investor untuk mereklamasi Teluk Benoa.
Mereka juga berharap Desa Adat di wilayah Batubulan segera mengambil sikap untuk menolak reklamasi Teluk Benoa seperti di Desa Adat lain di Gianyar yang terlebih dahulu menyatakan penolakan yaitu Desa Adat Ketewel, Lebih, Lembeng dan Sukawati.
