Pebruari 5th, 2016 // ForBALI

Menolak Reklamasi Benoa, Pesepeda Samas Keliling Bali

samas01

Lima pesepeda dari Sekretariat Bersama Sepeda (Samas) Bali, Jumat (5/2/2016) pagi, memulai perjalanan bersepeda keliling Bali untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Bali.

Perjalanan keliling Bali dengan bersepeda, yang dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Denpasar, direncanakan akan ditempuh selama empat hari.

Ketua Umum Samas Bali I Dewa Made Merthakota, yang turut bersepeda keliling Bali, mengatakan, mereka akan keliling Bali dengan menempuh jalur pesisir mulai dari Denpasar di Bali selatan lalu ke Bali barat kemudian ke Bali utara sampai ke Bali timur. “Kami memakai konsep Ngider Bhuwana, keliling Bali searah jarum jam, dan akan bersembahyang di tiap pura besar di pesisir Bali,” kata Merthakota di DPRD Bali, Denpasar, Jumat pagi.

Sebelum berangkat, pesepeda Samas Bali sembahyang di pura yang berada di DPRD Bali. Merthakota dan rekan-rekannya kemudian ditemui anggota Komisi II DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardana, dan Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) I Wayan “Gendo” Suardana.

Gendo menyatakan, ForBali mendukung langkah Samas Bali sebagai bentuk kepedulian komponen masyarakat terhadap Bali. “Penolakan reklamasi Teluk Benoa menjadi suara bersama seluruh komponen masyarakat, mulai dari desa adat sampai komunitas,” kata Gendo.

Samas Bali menilai reklamasi Teluk Benoa akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan kesucian Bali. Samas Bali mendukung penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa.

Sebelum mengadakan perjalanan keliling Bali, pesepeda Samas Bali pernah bersepeda dari Denpasar ke Jakarta pada November 2014. Kegiatan itu juga untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

samas02

Direspons

Reklamasi Teluk Benoa sejak lama ditentang berbagai pihak, baik para aktivis pelestari lingkungan maupun warga serta pengurus 15 desa adat di sekitar Teluk Benoa. Kegiatan itu dinilai akan menimbulkan bencana lingkungan serta mengganggu 65 titik kawasan suci di Benoa. Sejumlah unjuk rasa telah dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Akhir Januari lalu, di gedung Wiswa Sabha Kompleks Kantor Gubernur Bali dilaksanakan rapat Komisi Penilai Amdal Pusat untuk rencana revitalisasi Teluk Benoa. Rapat dipimpin Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan San Afri Awang didampingi Ketua Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Pusat, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Ary Sudijanto, Sekda Provinsi Bali Cokorda Pemayun, dan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba.

Rapat dihadiri pemrakarsa reklamasi Teluk Benoa, PT Tata Wahana Bali International (TWBI), dan PT Dinamika Atria Raya yang akan menambang pasir laut di Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa. Diundang pula, wakil Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, DPRD Bali, DPRD Kota Denpasar, dan DPRD Kabupaten Badung, para pendeta (sulinggih), pengurus desa adat, dan LSM termasuk Walhi.

Rapat diwarnai unjuk rasa lebih dari 1.000 orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) serta para pengurus desa adat di sekitar Teluk Benoa. Mereka mendesak agar Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang menjadi payung hukum rencana reklamasi Teluk Benoa dibatalkan.

Rapat mendapat 450 butir masukan. Direktur Utama PT TWBI Heru Budi Wasesa menyatakan siap menyempurnakan dokumen amdal berdasarkan masukan.

Sumber Kompas.

samas01

Lima pesepeda dari Sekretariat Bersama Sepeda (Samas) Bali, Jumat (5/2/2016) pagi, memulai perjalanan bersepeda keliling Bali untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Bali.

Perjalanan keliling Bali dengan bersepeda, yang dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Denpasar, direncanakan akan ditempuh selama empat hari.

Ketua Umum Samas Bali I Dewa Made Merthakota, yang turut bersepeda keliling Bali, mengatakan, mereka akan keliling Bali dengan menempuh jalur pesisir mulai dari Denpasar di Bali selatan lalu ke Bali barat kemudian ke Bali utara sampai ke Bali timur. “Kami memakai konsep Ngider Bhuwana, keliling Bali searah jarum jam, dan akan bersembahyang di tiap pura besar di pesisir Bali,” kata Merthakota di DPRD Bali, Denpasar, Jumat pagi.

Sebelum berangkat, pesepeda Samas Bali sembahyang di pura yang berada di DPRD Bali. Merthakota dan rekan-rekannya kemudian ditemui anggota Komisi II DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardana, dan Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) I Wayan “Gendo” Suardana.

Gendo menyatakan, ForBali mendukung langkah Samas Bali sebagai bentuk kepedulian komponen masyarakat terhadap Bali. “Penolakan reklamasi Teluk Benoa menjadi suara bersama seluruh komponen masyarakat, mulai dari desa adat sampai komunitas,” kata Gendo.

Samas Bali menilai reklamasi Teluk Benoa akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan kesucian Bali. Samas Bali mendukung penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa.

Sebelum mengadakan perjalanan keliling Bali, pesepeda Samas Bali pernah bersepeda dari Denpasar ke Jakarta pada November 2014. Kegiatan itu juga untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

samas02

Direspons

Reklamasi Teluk Benoa sejak lama ditentang berbagai pihak, baik para aktivis pelestari lingkungan maupun warga serta pengurus 15 desa adat di sekitar Teluk Benoa. Kegiatan itu dinilai akan menimbulkan bencana lingkungan serta mengganggu 65 titik kawasan suci di Benoa. Sejumlah unjuk rasa telah dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Akhir Januari lalu, di gedung Wiswa Sabha Kompleks Kantor Gubernur Bali dilaksanakan rapat Komisi Penilai Amdal Pusat untuk rencana revitalisasi Teluk Benoa. Rapat dipimpin Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan San Afri Awang didampingi Ketua Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Pusat, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Ary Sudijanto, Sekda Provinsi Bali Cokorda Pemayun, dan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba.

Rapat dihadiri pemrakarsa reklamasi Teluk Benoa, PT Tata Wahana Bali International (TWBI), dan PT Dinamika Atria Raya yang akan menambang pasir laut di Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa. Diundang pula, wakil Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, DPRD Bali, DPRD Kota Denpasar, dan DPRD Kabupaten Badung, para pendeta (sulinggih), pengurus desa adat, dan LSM termasuk Walhi.

Rapat diwarnai unjuk rasa lebih dari 1.000 orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) serta para pengurus desa adat di sekitar Teluk Benoa. Mereka mendesak agar Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang menjadi payung hukum rencana reklamasi Teluk Benoa dibatalkan.

Rapat mendapat 450 butir masukan. Direktur Utama PT TWBI Heru Budi Wasesa menyatakan siap menyempurnakan dokumen amdal berdasarkan masukan.

Sumber Kompas.