Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa melakukan aksi pemasangan bendera Bali Tolak Reklamasi secara serentak pada Sabtu, 28 Mei 2016. Pemasangan bendera BTR dilakukan di 15 desa adat dimulai pukul 3 sore sampai selesai.
Adapun desa adat yang melakukan pemasangan bendera penolakan reklamasi Teluk Benoa antara lain Kuta, Legian, Seminyak, Kepaon, Kesiman, Sidakarya, Sanur, Pedungan, Denpasar, Renon, Sukawati, Ketewel, Cucukan, Medahan, dan Pasedahan. Total bendera terpasang di 16 titik yang tersebar di Kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, dan Kota Denpasar berjumlah lebih dari 3.000 bendera.
Dimulai pukul 15.00, desa pakraman yang tergabung di dalam Pasubayan Desa Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa bergerak serentak mengibarkan bendera simbol penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.
Di Kabupaten Karangasem, tepatnya di Desa Pakraman Pasedahan, Bendesa Pakraman Pasedahan I Wayan Swenten memimpin langsung bersama pengurus Desa Pakraman dan Sekaa Teruna-Teruni (STT) mengibarkan ratusan bendera simbol penolakan mereka terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa di pusat desa mereka sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Tanganan.
“Ini merupakan salah satu bukti autentik semakin tegasnya Desa Pakraman Pasedahan menolak reklamasi Teluk Benoa. Kami tetap konsisten sesuai dengan pernyataan kami di awal hingga Presiden Jokowi membatalkan Perpres 51 tahun 2014,” ungkap I Wayan Swenten.
Di Kabupaten Gianyar, Desa Pakraman Lebih, Ketewel, Sukawati, Medahan dan Cucukan serentak mengibarkan bendera penolakan reklamasi teluk benoa di wilayah mereka. Sebagaimana yang diungkapkan Kadek Tila, Koordinator Sukawati Tolak Reklamasi, pemasangan atribut ini bertujuan untuk terus menggerakan semangat dan meyakinkan masyarakat bahwa gerakan ini tidak hanya cukup saat deklarasi semata.
“Pengibaran bendera tolak reklamasi merupakan tanda atau sinyal keras bagi pemerintah untuk bersikap tegas untuk segera menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa,” katanya.
Menurut Tila desa adat pakraman khususnya Desa Adat Sukawati telah menolak reklamasi tersebut dan pemerintah harus membatalkan perpres 51 tahun 2014 dengan segera. Dia menambahkan gerakan ini bukanlah segelintir orang yang mengatasnamakan desa adat. Gerakan ini telah menjadi kesepakatan bersama.
Di Kota Denpasar, pengibaran bendera dilakukan di desa-desa pakraman yang juga tergabung di dalam pasubayan di antaranya Kepaon, Kesiman, Sidakarya, Sanur, Pedungan, Denpasar, Renon dan juga di komunitas pemuda di Sumerta.
Di Denpasar, Ngurah Gede Dharma Yuda selaku Penyarikan 2 prajuru Desa Pakraman Denpasar mengungkapkan pemasangan bendera serentak merupakan simbul perjuangan rakyat Bali dalam hal ini desa Pakraman Denpasar yang tidak akan ada habis-habisnya. “Sekali dikibarkan pantang untuk diturunkan,” seru Ngurah Gede. Ngurah Gede juga berharap pergerakan suci menolak reklamasi Teluk Benoa dapat menyebar ke daerah dan desa pakraman lain yang belum bersikap.
Sementara itu Desa Adat Kepaon salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Teluk Benoa sangat menyadari dampak yang akan ditimbulkan dari reklamasi Teluk Benoa. Berkaca dari reklamasi Pulau Serangan seluas 400 ha tahun dan pengerjaan proyek jembatan di atas perairan Desa Kepaon disambangi air pasang tengah malam bahkan menggenangi area pura. Maka dari itu berdasarkan paruman sabha, Desa Kepaon menutuskan menolak reklamasi Teluk Benoa.
“Bagi kami rencana reklamasi Teluk Benoa adalah proyek tipu-tipu penguasa dan pengusaha karena rakyat tak pernah dilibatkan. Pengibaran bendera ini adalah penegasan sikap kami, bagi kami di Desa Kepaon menolak reklamasi adalah harga mati,” tegas Kadek Bobby Susila, warga di Kepaon.
Di Kabupaten Badung yang berhadapan langsung dengan Teluk Benoa, pengibaran bendera serentak juga dilakukan di Kuta, Legian dan Seminyak. Di Desa Pakraman Kuta, pengibaran bendera tolak reklamasi dilakukan Forum Kuta Perjuangan dan Yowana Desa Pakraman Kuta yang diikuti oleh pemuda dari masing-masing 13 Sekaa Truna Truni di Desa Pakraman Kuta. Dikoordinir ketua Yowana Desa Pakraman Kuta, ratusan bendera berkibar di sepanjang sepanjang Jalan Raya Kuta, Jalan Bakung Sari, Jalan Buni Sari, Jalan Legian, dan Jalan Tegal Wangi.
Menurut Ketua Yowana Desa Pakraman Kuta tujuan pendirian bendera ini agar lebih memantapkan bahwa Desa Adat Kuta menolak reklamasi Teluk Benoa. Sebagai kawasan pariwisata, Desa Pakraman Kuta menurutnya juga sering dipakai tempat diselenggarakannya acara yang mendatangkan pejabat pusat. “Pengibaran bendera ini juga ditujukan kepada para pejabat utamanya pejabat pusat untuk melihat bahwa Desa Pakraman Kuta sebagai salah satu bagian dari Pasubayan Desa Pakraman Bali Tolak reklamasi Teluk Benoa yang tegas menolak reklamasi Teluk Benoa,” ungkap Gusman Saputra, Ketua Yowana Desa Pakraman Kuta
Ditanya soal penggunaan logo ForBALI, Koordinator Pasubayan Desa Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa menjelaskan bahwa penggunaan simbol tersebut sudah sesua dengan hasil rapat Pasubayan Desa Pakraman. “ForBALI itu adalah wadah aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa dari krama Bali yang notabene adalah hampir seluruhnya krama (warga) dari desa pakraman yang tergabung di dalam pasubayan. Keberadaan ForBALI adalah bagian tak terpisahkan dalam perjuangan Pasubayan Tolak Reklamasi Teluk Benoa. ForBALI berada di bawah desa pakraman,” ujar I Wayan Swarsa yang juga Bendesa Pakraman Kuta.
Sementara itu, Koordinator ForBALI I Wayan Gendo Suardana menjelaskan, perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa tidak akan berhenti dan tidak akan kenal lelah sampai reklamasi Teluk Benoa dihentikan dan perpres 51 tahun 2014 dibatalakan. “Pengibaran bendera secara serentak ini adalah bentuk dari perjuangan kami yang tidak pernah berhenti,” kata Gendo.
Aksi pengibaran bendera tolak reklamasi ini ini dilakukan untuk mempertegas sikap Desa Pakraman dalam menolak reklamasi Teluk Benoa dan untuk memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap reklamasi Teluk Benoa ini semakin membesar.
Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa melakukan aksi pemasangan bendera Bali Tolak Reklamasi secara serentak pada Sabtu, 28 Mei 2016. Pemasangan bendera BTR dilakukan di 15 desa adat dimulai pukul 3 sore sampai selesai.
Adapun desa adat yang melakukan pemasangan bendera penolakan reklamasi Teluk Benoa antara lain Kuta, Legian, Seminyak, Kepaon, Kesiman, Sidakarya, Sanur, Pedungan, Denpasar, Renon, Sukawati, Ketewel, Cucukan, Medahan, dan Pasedahan. Total bendera terpasang di 16 titik yang tersebar di Kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, dan Kota Denpasar berjumlah lebih dari 3.000 bendera.
Dimulai pukul 15.00, desa pakraman yang tergabung di dalam Pasubayan Desa Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa bergerak serentak mengibarkan bendera simbol penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.
Di Kabupaten Karangasem, tepatnya di Desa Pakraman Pasedahan, Bendesa Pakraman Pasedahan I Wayan Swenten memimpin langsung bersama pengurus Desa Pakraman dan Sekaa Teruna-Teruni (STT) mengibarkan ratusan bendera simbol penolakan mereka terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa di pusat desa mereka sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Tanganan.
“Ini merupakan salah satu bukti autentik semakin tegasnya Desa Pakraman Pasedahan menolak reklamasi Teluk Benoa. Kami tetap konsisten sesuai dengan pernyataan kami di awal hingga Presiden Jokowi membatalkan Perpres 51 tahun 2014,” ungkap I Wayan Swenten.
Di Kabupaten Gianyar, Desa Pakraman Lebih, Ketewel, Sukawati, Medahan dan Cucukan serentak mengibarkan bendera penolakan reklamasi teluk benoa di wilayah mereka. Sebagaimana yang diungkapkan Kadek Tila, Koordinator Sukawati Tolak Reklamasi, pemasangan atribut ini bertujuan untuk terus menggerakan semangat dan meyakinkan masyarakat bahwa gerakan ini tidak hanya cukup saat deklarasi semata.
“Pengibaran bendera tolak reklamasi merupakan tanda atau sinyal keras bagi pemerintah untuk bersikap tegas untuk segera menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa,” katanya.
Menurut Tila desa adat pakraman khususnya Desa Adat Sukawati telah menolak reklamasi tersebut dan pemerintah harus membatalkan perpres 51 tahun 2014 dengan segera. Dia menambahkan gerakan ini bukanlah segelintir orang yang mengatasnamakan desa adat. Gerakan ini telah menjadi kesepakatan bersama.
Di Kota Denpasar, pengibaran bendera dilakukan di desa-desa pakraman yang juga tergabung di dalam pasubayan di antaranya Kepaon, Kesiman, Sidakarya, Sanur, Pedungan, Denpasar, Renon dan juga di komunitas pemuda di Sumerta.
Di Denpasar, Ngurah Gede Dharma Yuda selaku Penyarikan 2 prajuru Desa Pakraman Denpasar mengungkapkan pemasangan bendera serentak merupakan simbul perjuangan rakyat Bali dalam hal ini desa Pakraman Denpasar yang tidak akan ada habis-habisnya. “Sekali dikibarkan pantang untuk diturunkan,” seru Ngurah Gede. Ngurah Gede juga berharap pergerakan suci menolak reklamasi Teluk Benoa dapat menyebar ke daerah dan desa pakraman lain yang belum bersikap.
Sementara itu Desa Adat Kepaon salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Teluk Benoa sangat menyadari dampak yang akan ditimbulkan dari reklamasi Teluk Benoa. Berkaca dari reklamasi Pulau Serangan seluas 400 ha tahun dan pengerjaan proyek jembatan di atas perairan Desa Kepaon disambangi air pasang tengah malam bahkan menggenangi area pura. Maka dari itu berdasarkan paruman sabha, Desa Kepaon menutuskan menolak reklamasi Teluk Benoa.
“Bagi kami rencana reklamasi Teluk Benoa adalah proyek tipu-tipu penguasa dan pengusaha karena rakyat tak pernah dilibatkan. Pengibaran bendera ini adalah penegasan sikap kami, bagi kami di Desa Kepaon menolak reklamasi adalah harga mati,” tegas Kadek Bobby Susila, warga di Kepaon.
Di Kabupaten Badung yang berhadapan langsung dengan Teluk Benoa, pengibaran bendera serentak juga dilakukan di Kuta, Legian dan Seminyak. Di Desa Pakraman Kuta, pengibaran bendera tolak reklamasi dilakukan Forum Kuta Perjuangan dan Yowana Desa Pakraman Kuta yang diikuti oleh pemuda dari masing-masing 13 Sekaa Truna Truni di Desa Pakraman Kuta. Dikoordinir ketua Yowana Desa Pakraman Kuta, ratusan bendera berkibar di sepanjang sepanjang Jalan Raya Kuta, Jalan Bakung Sari, Jalan Buni Sari, Jalan Legian, dan Jalan Tegal Wangi.
Menurut Ketua Yowana Desa Pakraman Kuta tujuan pendirian bendera ini agar lebih memantapkan bahwa Desa Adat Kuta menolak reklamasi Teluk Benoa. Sebagai kawasan pariwisata, Desa Pakraman Kuta menurutnya juga sering dipakai tempat diselenggarakannya acara yang mendatangkan pejabat pusat. “Pengibaran bendera ini juga ditujukan kepada para pejabat utamanya pejabat pusat untuk melihat bahwa Desa Pakraman Kuta sebagai salah satu bagian dari Pasubayan Desa Pakraman Bali Tolak reklamasi Teluk Benoa yang tegas menolak reklamasi Teluk Benoa,” ungkap Gusman Saputra, Ketua Yowana Desa Pakraman Kuta
Ditanya soal penggunaan logo ForBALI, Koordinator Pasubayan Desa Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa menjelaskan bahwa penggunaan simbol tersebut sudah sesua dengan hasil rapat Pasubayan Desa Pakraman. “ForBALI itu adalah wadah aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa dari krama Bali yang notabene adalah hampir seluruhnya krama (warga) dari desa pakraman yang tergabung di dalam pasubayan. Keberadaan ForBALI adalah bagian tak terpisahkan dalam perjuangan Pasubayan Tolak Reklamasi Teluk Benoa. ForBALI berada di bawah desa pakraman,” ujar I Wayan Swarsa yang juga Bendesa Pakraman Kuta.
Sementara itu, Koordinator ForBALI I Wayan Gendo Suardana menjelaskan, perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa tidak akan berhenti dan tidak akan kenal lelah sampai reklamasi Teluk Benoa dihentikan dan perpres 51 tahun 2014 dibatalakan. “Pengibaran bendera secara serentak ini adalah bentuk dari perjuangan kami yang tidak pernah berhenti,” kata Gendo.
Aksi pengibaran bendera tolak reklamasi ini ini dilakukan untuk mempertegas sikap Desa Pakraman dalam menolak reklamasi Teluk Benoa dan untuk memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap reklamasi Teluk Benoa ini semakin membesar.
