Januari 25th, 2019 // ForBALI

Terbitnya Izin Lokasi Baru, Bangkitkan Perlawanan Rakyat Bali

Pendirian Baliho Penolakan Reklamasi Teluk Benoa oleh BAMPER Sumerta. 18 Januari 2019.jpeg 2

Terbitnya izin lokasi baru yang diberikan kepada PT. TWBI oleh Menteri Susi Pudjiastuti pada tanggal 29 november 2018 dimana hal tersebut baru diketahui saat  konsultasi teknis dokumen antara RZWP3K Provinsi Bali pada 19 desember 2018, telah membuat aksi-aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh masyarakat Bali bangkit kembali setelah beberapa bulan rehat karena ijin lokasi milik investor daluarsa.

Hal ini nampak sejak minggu lalu, baliho-baliho penolakan reklamasi mulai berdiri dibeberapa wilayah diantaranya di Desa Adat Jimbaran, Kedonganan dan di Banjar Tatasan Kaja.

Menyusul warga didaerah lain, hari ini jumat 18 Januari 2019 warga Desa Adat Sumerta juga mendirikan serentak 3 buah baliho diwilayah desa mereka.

Pemasangan Baliho-baliho tersebut dilakukan pada pukul 19.00  serta diiringi dengan gambelan baleganjur dan diikuti olrh puluhan masyarakat Desa Adat Sumerta.

Baliho Penolakan Reklamasi berukuran 2×3 meter didirikan sebanyak 3 buah di masing-masing pertigaan yakni Banjar Bengkel Jl Nusa Indah – Jl Hayam Wuruk, pertigaan Banjar Lebah Jl Hayam Wuruk – Jl Kecubung dan di Catus Pata Jl Kenyeri -Jl Kecubung – Jl Wr Supratman.

Pemasangan baliho di Desa Adat Sumerta ini dikoordinir oleh BAMPER (Barisan Muda Perjuangan) Sumerta. Nampak tertulis pada baliho tersebut kalimat Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Batalkan Perpres No 51 Tahun 2014, Kembalikan Teluk Benoa Sebagai Kawasan Konservasi yang merupakan sikap sekaligus tuntutan masyarakat kepada pemerintah.

Koordinator pemasangan baliho, I Wayan Murdika yang juga ketua BAMPER saat ditemui dilokasi pemasangan menyampaikan bahwa penerbitan izin lokasi reklamasi oleh Menteri Susi Pudjiastuti menunjukkan ia tidak berpihak pada rakyat Bali. “Menteri Susi telah mencederai dan mengkhianati keinginan kolektif masyarakat Bali, untuk itu kami akan terus melawan investasi lobha yang memaksakan diri mengurug Teluk Benoa,” ujarnya.

Sementara itu Prajuru Desa Adat Sumerta, Ir. I Ketut Rena menyampaikan bahwa Desa Adat Sumerta tetap tegas dan konsisten dalam perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa. “Desa Adat Sumerta telah mendeklarasikan menolak reklamasi Teluk Benoa pada 31 juli 2016 dan akan terus berjuang bersama rakyat Bali lainnya, kami mendukung penuh aksi-aksi damai yang dilakukan warga Desa Adat Sumerta ini,” imbuhnya.

Pendirian Baliho Penolakan Reklamasi Teluk Benoa oleh BAMPER Sumerta. 18 Januari 2019.jpeg 2

Terbitnya izin lokasi baru yang diberikan kepada PT. TWBI oleh Menteri Susi Pudjiastuti pada tanggal 29 november 2018 dimana hal tersebut baru diketahui saat  konsultasi teknis dokumen antara RZWP3K Provinsi Bali pada 19 desember 2018, telah membuat aksi-aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh masyarakat Bali bangkit kembali setelah beberapa bulan rehat karena ijin lokasi milik investor daluarsa.

Hal ini nampak sejak minggu lalu, baliho-baliho penolakan reklamasi mulai berdiri dibeberapa wilayah diantaranya di Desa Adat Jimbaran, Kedonganan dan di Banjar Tatasan Kaja.

Menyusul warga didaerah lain, hari ini jumat 18 Januari 2019 warga Desa Adat Sumerta juga mendirikan serentak 3 buah baliho diwilayah desa mereka.

Pemasangan Baliho-baliho tersebut dilakukan pada pukul 19.00  serta diiringi dengan gambelan baleganjur dan diikuti olrh puluhan masyarakat Desa Adat Sumerta.

Baliho Penolakan Reklamasi berukuran 2×3 meter didirikan sebanyak 3 buah di masing-masing pertigaan yakni Banjar Bengkel Jl Nusa Indah – Jl Hayam Wuruk, pertigaan Banjar Lebah Jl Hayam Wuruk – Jl Kecubung dan di Catus Pata Jl Kenyeri -Jl Kecubung – Jl Wr Supratman.

Pemasangan baliho di Desa Adat Sumerta ini dikoordinir oleh BAMPER (Barisan Muda Perjuangan) Sumerta. Nampak tertulis pada baliho tersebut kalimat Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Batalkan Perpres No 51 Tahun 2014, Kembalikan Teluk Benoa Sebagai Kawasan Konservasi yang merupakan sikap sekaligus tuntutan masyarakat kepada pemerintah.

Koordinator pemasangan baliho, I Wayan Murdika yang juga ketua BAMPER saat ditemui dilokasi pemasangan menyampaikan bahwa penerbitan izin lokasi reklamasi oleh Menteri Susi Pudjiastuti menunjukkan ia tidak berpihak pada rakyat Bali. “Menteri Susi telah mencederai dan mengkhianati keinginan kolektif masyarakat Bali, untuk itu kami akan terus melawan investasi lobha yang memaksakan diri mengurug Teluk Benoa,” ujarnya.

Sementara itu Prajuru Desa Adat Sumerta, Ir. I Ketut Rena menyampaikan bahwa Desa Adat Sumerta tetap tegas dan konsisten dalam perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa. “Desa Adat Sumerta telah mendeklarasikan menolak reklamasi Teluk Benoa pada 31 juli 2016 dan akan terus berjuang bersama rakyat Bali lainnya, kami mendukung penuh aksi-aksi damai yang dilakukan warga Desa Adat Sumerta ini,” imbuhnya.