Juli 15th, 2016 // ForBALI

Ketegasan Presiden Dinantikan Masyarakat Bali

Foto Bersama Dengan Kepala Staf Presiden usai menggelar dialog

Pada 13 Juli 2016, Pasubayan Desa Pakraman/Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa didampingi ForBALI dan Eksekutif Nasional WALHI melakukan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dalam hal ini diterima Dirjen Pengelolaan Ruang Laut.

Berikutnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) juga menerima Pasubayan Bendesa Adat Bali Tolak Reklamasi. Pertemuan ini dilatarbelakangi momentum yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena masa izin lokasi reklamasi Teluk Benoa akan berakhir pada 25 Agustus 2016 dan PT TWBI telah mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi kepada KKP.

Pada pertemuan dengan dua institusi negara tersebut, Koordinator Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi, Wayan Swarsa menyampaikan kondisi terakhir di Bali di mana desa Adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa semakin membesar dan apa yang melatarbelakangi perjuangan masyarakat adat Bali. “Perjuangan ini adalah soal keyakinan dan nilai-nilai spiritual kami untuk melestarikan alam. Mestinya suara masyarakat adat Bali dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk tidak memperpanjang izin lokasi reklamasi Teluk Benoa karena 38 Desa Adat telah menyatakan sikapnya menolak reklamasi dan akan terus membesar,” tegasnya.

Suriadi Darmoko, Direktur WALHI Bali dan sekaligus mewakili ForBALI menyatakan jika pemerintah menganggap bahwa pemangku kepentingan terbesar dan tertinggi dari bangsa ini adalah masyarakat, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak perpanjangan izin lokasi kepada PT TWBI.

Menurut Suriadi, berbagai argumentasi dan data-data yang dibutuhkan pemerintah telah diserahkan kepada Presiden, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini, masyarakat Bali dan seluruh masyarakat yang memiliki perhatian pada upaya penyelematan lingkungan hidup, tinggal menunggu ketegasan sikap dari Presiden.

“Apakah akan berada bersama masyarakat Bali dan kepentingan lingkungan hidup dengan mencabut Perpres 51/2014, atau berada mendukung investor dan menjadi bagian yang akan menghancurkan alam dan generasi yang akan datang. Pilihan tersebut kini berada di tangan Presiden, tentu kami berharap Presiden berada bersama rakyatnya,” kata Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI.

Seiring dengan masifnya penolakan rencana reklamasi teluk benoa oleh rakyat Bali, Koordintor ForBALI, Wayan Gendo Suardana pemerintah pemerintah untuk menolak perpanjangan ijin lokasi reklamasi Teluk Benoa. Menurutnya, argumentasi teknis tidak boleh mengabaikan aspek sosial budaya.

“Masifnya penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh masyarakat harus dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Pusat untuk segera mengambil keputusan yang berpihak kepada perjuangan rakyat Bali, yakni tolak perpanjangan izin lokasi reklamasi dan batalkan Perpres nomor 51 tahun 2014. Aspek-aspek teknis tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan faktanya adalah rakyat Bali menolak reklamasi,” ujar Gendo

Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, ForBALI dan WALHI kembali menegaskan bahwa setelah pertemuan ini semakin menguatkan perjuangan masyarakat untuk terus menyuarakan dan memperbesar gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa. Puputan akan menjadi pilihan bagi masyarakat adat Bali, jika sikap pemerintah tidak tegas.

Foto Bersama Dengan Kepala Staf Presiden usai menggelar dialog

Pada 13 Juli 2016, Pasubayan Desa Pakraman/Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa didampingi ForBALI dan Eksekutif Nasional WALHI melakukan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dalam hal ini diterima Dirjen Pengelolaan Ruang Laut.

Berikutnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) juga menerima Pasubayan Bendesa Adat Bali Tolak Reklamasi. Pertemuan ini dilatarbelakangi momentum yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena masa izin lokasi reklamasi Teluk Benoa akan berakhir pada 25 Agustus 2016 dan PT TWBI telah mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi kepada KKP.

Pada pertemuan dengan dua institusi negara tersebut, Koordinator Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi, Wayan Swarsa menyampaikan kondisi terakhir di Bali di mana desa Adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa semakin membesar dan apa yang melatarbelakangi perjuangan masyarakat adat Bali. “Perjuangan ini adalah soal keyakinan dan nilai-nilai spiritual kami untuk melestarikan alam. Mestinya suara masyarakat adat Bali dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk tidak memperpanjang izin lokasi reklamasi Teluk Benoa karena 38 Desa Adat telah menyatakan sikapnya menolak reklamasi dan akan terus membesar,” tegasnya.

Suriadi Darmoko, Direktur WALHI Bali dan sekaligus mewakili ForBALI menyatakan jika pemerintah menganggap bahwa pemangku kepentingan terbesar dan tertinggi dari bangsa ini adalah masyarakat, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak perpanjangan izin lokasi kepada PT TWBI.

Menurut Suriadi, berbagai argumentasi dan data-data yang dibutuhkan pemerintah telah diserahkan kepada Presiden, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini, masyarakat Bali dan seluruh masyarakat yang memiliki perhatian pada upaya penyelematan lingkungan hidup, tinggal menunggu ketegasan sikap dari Presiden.

“Apakah akan berada bersama masyarakat Bali dan kepentingan lingkungan hidup dengan mencabut Perpres 51/2014, atau berada mendukung investor dan menjadi bagian yang akan menghancurkan alam dan generasi yang akan datang. Pilihan tersebut kini berada di tangan Presiden, tentu kami berharap Presiden berada bersama rakyatnya,” kata Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI.

Seiring dengan masifnya penolakan rencana reklamasi teluk benoa oleh rakyat Bali, Koordintor ForBALI, Wayan Gendo Suardana pemerintah pemerintah untuk menolak perpanjangan ijin lokasi reklamasi Teluk Benoa. Menurutnya, argumentasi teknis tidak boleh mengabaikan aspek sosial budaya.

“Masifnya penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh masyarakat harus dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Pusat untuk segera mengambil keputusan yang berpihak kepada perjuangan rakyat Bali, yakni tolak perpanjangan izin lokasi reklamasi dan batalkan Perpres nomor 51 tahun 2014. Aspek-aspek teknis tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan faktanya adalah rakyat Bali menolak reklamasi,” ujar Gendo

Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, ForBALI dan WALHI kembali menegaskan bahwa setelah pertemuan ini semakin menguatkan perjuangan masyarakat untuk terus menyuarakan dan memperbesar gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa. Puputan akan menjadi pilihan bagi masyarakat adat Bali, jika sikap pemerintah tidak tegas.