Januari 14th, 2018 // ForBALI

ForBALI Tantang Para Cagub untuk Lakukan Tindakan Nyata

DCIM100MEDIADJI_0077.JPG

DCIM100MEDIADJI_0077.JPG

Mengawali tahun 2018 pada Sabtu 13 Januari 2018, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) kembali melakukan aksi turun ke jalan. Ribuan massa memulai longmarch dari parkir timur lapangan renon mengitari lapangan Niti Mandala menuju ke kantor Gubernur.

Dalam aksi kali ini, selain maraknya pentas budaya, tek-tekan anak-anak dari Desa Adat Kelan, atraksi baleganjur dari Desa Adat Intaran, Sanur dan penampilan band Rollfast dalam aksi tersebut juga dibuka posko penerimaan bantuan untuk membantu para pengungsi yang sedang mengungsi akibat aktifitas erupsi Gunung Agung, Karangasem.

Menurut ForBALI 25 Agustus 2018 merupakan batas akhir dari berlakunya izin lokasi yang diberikan oleh Kementerian Kelautan kepada PT TWBI sehingga tahun 2018 ini merupakan tahun penentuan, apakah rencana reklamasi Teluk Benoa akan terus berlanjut atau tidak. “Kalau sampai tanggal 25 Agustus 2018 AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang sekarang sedang diproses di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin lingkungannya tidak keluar maka investor tidak akan bisa untuk mengurug Teluk Benoa,” ujar Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya mengajak seluruh komponen untuk menjaga tekad untuk memenangkan Teluk Benoa dari ancaman reklamasi. “Dibutuhkan tenaga yang besar dan kuat serta dibutuhkan tekad yang kuat untuk fokus pada gerakan ini agar kita bisa memenangkan Teluk Benoa. Tidak ada kamus kita kalah,” pekiknya.

Koordinator ForBALI, di dalam orasinya tersebut juga menanggapi isu tolak reklamasi Teluk Benoa yang dijadikan bahan kampanye oleh para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Namun, sebelumnya menanggapi hal tersebut, Ia menekankan bahwa Sudah terlalu banyak intimidasi, kriminalisasi dan berbagai tekanan yang dialami oleh gerakan Tolak reklamasi Teluk Benoa. sehingga pihaknya tidak akan mengorbankan gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa. “Gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa tidak akan dikorbankan kepada hajatan 5 tahunan sekali terlebih yang namanya pilgub atau pilkada,” ujarnya.

Menurut ForBALI, saat ini sebuah keniscayaan politik, terutama dalam gerakan Bali tolak reklamasi Teluk Benoa, sebab salah satu pendapat masyarakat saat ini adalah reklamasi Teluk Benoa adalah proyek yang tidak baik untuk Bali. Dan pastinya salah satu kriteria dalam pilgub untuk menjadi Gubernur dan searah dengan pendapat masyarakat adalah mereka yang berani menyatakan tolak reklamasi Teluk Benoa. “Maka dari itu gerakan rakyat ini menjadi penting, dan semua calon akan menyatakan tolak reklamasi Teluk Benoa,” ujarnya.

DCIM100MEDIADJI_0071.JPG

DCIM100MEDIADJI_0071.JPG

Koordintor ForBALI dalam orasinya menjelaskan, bilamana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serius dalam menolak reklamasi Teluk Benoa, Gendo Suardana menantang para Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menggunakan kapasitas mereka saat ini yang merupakan pejabat publik untuk bersikap secara resmi untuk menolak reklamasi Teluk Benoa dan bersurat kepada Presiden untuk membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014.

“Sederhana saja, sekarang ada dua calon. Ada pak koster dengan cok ace. Pak koster kan masi menjabat DPR RI, kalau serius menolak reklamasi, bikin surat kepada presiden, atas nama anggota DPR RI, minta kepada presiden RI untuk mebatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa dan meminta batalkan Perpres 51 tahun 2014. Begitu juga dengan partainya PDI P, buat juga kebijakan yang sama, lalu perintahkan fraksi-fraksinya yang ada di DPR RI, terutama di komisi IV agar mengeluarkan rekomendasi membatalkan reklamasi Teluk Benoa, dan minta Presiden Jokowi untuk membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Minta kepada anggotanya yang ada di DPRD Bali untuk melakukan hal yang sama. Minta kepada anggota diseluruh daerah dan kota untuk melakukan pernyataan yang sama. Berani tidak?” ujar Gendo Suardana menantang.

Tantangan yang sama juga disampaikan kepada pasangan Rai Mantra dan Sudikerta. Meskipun ForBALI mengapresiasi Pakta Integritas yang dibuat pasangan tersebut, namun menurut Gendo Suardana hal tersebut tidak cukup. “Beliau Walikota Denpasar dan dengan Jabatan yang beliau punya, maka hari ini, kalau mau meyakinkan masyarakat Bali bahwa beliau menolak reklamasi Teluk Benoa, Nyatakan pada Presiden bahwa beliau menolak reklamasi Teluk Benoa dan minta Perpres Nomor 51 Tahun 2014 dibatalkan,” kata Gendo.

“Demikian juga dengan Wakil pasangannya pak Sudikerta, 5 tahun rakyat bergerak beliau tidak pernah menemuinya. Sekarang jika beliau ingin meyakinkan bahwa beliau menolak reklamasi Teluk Benoa, maka atas nama Wakil Gubernur Bali keluarkan surat yang sama, minta kepada presiden untuk membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 dan membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa. kepada partai-partai pendukungnya, ada Partai Demokrat yang ketuanya pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengeluarkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. berani tidak Partai Demokrat DPPnya mengeluarkan surat kepada Presiden Jokowi, untuk meminta Perpres Nomor 51 Tahun 2014 dicabut. Berani tidak, meminta presiden membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 dan ditandatangani oleh SBY langsung? Kalau berani, baru Pakta integritasnya berlaku,” ujarnya.

Usai melakukan orasi, Koordinator ForBALI tesebut membakar semangat massa yang hadir dengan menyanyikan mars Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa dibarengi dengan massa yang hadir. Aksi tolak reklamasi ditutup dengan penampilan musisi Rollfast.

DCIM100MEDIADJI_0077.JPG

DCIM100MEDIADJI_0077.JPG

Mengawali tahun 2018 pada Sabtu 13 Januari 2018, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) kembali melakukan aksi turun ke jalan. Ribuan massa memulai longmarch dari parkir timur lapangan renon mengitari lapangan Niti Mandala menuju ke kantor Gubernur.

Dalam aksi kali ini, selain maraknya pentas budaya, tek-tekan anak-anak dari Desa Adat Kelan, atraksi baleganjur dari Desa Adat Intaran, Sanur dan penampilan band Rollfast dalam aksi tersebut juga dibuka posko penerimaan bantuan untuk membantu para pengungsi yang sedang mengungsi akibat aktifitas erupsi Gunung Agung, Karangasem.

Menurut ForBALI 25 Agustus 2018 merupakan batas akhir dari berlakunya izin lokasi yang diberikan oleh Kementerian Kelautan kepada PT TWBI sehingga tahun 2018 ini merupakan tahun penentuan, apakah rencana reklamasi Teluk Benoa akan terus berlanjut atau tidak. “Kalau sampai tanggal 25 Agustus 2018 AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang sekarang sedang diproses di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin lingkungannya tidak keluar maka investor tidak akan bisa untuk mengurug Teluk Benoa,” ujar Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya mengajak seluruh komponen untuk menjaga tekad untuk memenangkan Teluk Benoa dari ancaman reklamasi. “Dibutuhkan tenaga yang besar dan kuat serta dibutuhkan tekad yang kuat untuk fokus pada gerakan ini agar kita bisa memenangkan Teluk Benoa. Tidak ada kamus kita kalah,” pekiknya.

Koordinator ForBALI, di dalam orasinya tersebut juga menanggapi isu tolak reklamasi Teluk Benoa yang dijadikan bahan kampanye oleh para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Namun, sebelumnya menanggapi hal tersebut, Ia menekankan bahwa Sudah terlalu banyak intimidasi, kriminalisasi dan berbagai tekanan yang dialami oleh gerakan Tolak reklamasi Teluk Benoa. sehingga pihaknya tidak akan mengorbankan gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa. “Gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa tidak akan dikorbankan kepada hajatan 5 tahunan sekali terlebih yang namanya pilgub atau pilkada,” ujarnya.

Menurut ForBALI, saat ini sebuah keniscayaan politik, terutama dalam gerakan Bali tolak reklamasi Teluk Benoa, sebab salah satu pendapat masyarakat saat ini adalah reklamasi Teluk Benoa adalah proyek yang tidak baik untuk Bali. Dan pastinya salah satu kriteria dalam pilgub untuk menjadi Gubernur dan searah dengan pendapat masyarakat adalah mereka yang berani menyatakan tolak reklamasi Teluk Benoa. “Maka dari itu gerakan rakyat ini menjadi penting, dan semua calon akan menyatakan tolak reklamasi Teluk Benoa,” ujarnya.

DCIM100MEDIADJI_0071.JPG

DCIM100MEDIADJI_0071.JPG

Koordintor ForBALI dalam orasinya menjelaskan, bilamana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serius dalam menolak reklamasi Teluk Benoa, Gendo Suardana menantang para Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menggunakan kapasitas mereka saat ini yang merupakan pejabat publik untuk bersikap secara resmi untuk menolak reklamasi Teluk Benoa dan bersurat kepada Presiden untuk membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014.

“Sederhana saja, sekarang ada dua calon. Ada pak koster dengan cok ace. Pak koster kan masi menjabat DPR RI, kalau serius menolak reklamasi, bikin surat kepada presiden, atas nama anggota DPR RI, minta kepada presiden RI untuk mebatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa dan meminta batalkan Perpres 51 tahun 2014. Begitu juga dengan partainya PDI P, buat juga kebijakan yang sama, lalu perintahkan fraksi-fraksinya yang ada di DPR RI, terutama di komisi IV agar mengeluarkan rekomendasi membatalkan reklamasi Teluk Benoa, dan minta Presiden Jokowi untuk membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Minta kepada anggotanya yang ada di DPRD Bali untuk melakukan hal yang sama. Minta kepada anggota diseluruh daerah dan kota untuk melakukan pernyataan yang sama. Berani tidak?” ujar Gendo Suardana menantang.

Tantangan yang sama juga disampaikan kepada pasangan Rai Mantra dan Sudikerta. Meskipun ForBALI mengapresiasi Pakta Integritas yang dibuat pasangan tersebut, namun menurut Gendo Suardana hal tersebut tidak cukup. “Beliau Walikota Denpasar dan dengan Jabatan yang beliau punya, maka hari ini, kalau mau meyakinkan masyarakat Bali bahwa beliau menolak reklamasi Teluk Benoa, Nyatakan pada Presiden bahwa beliau menolak reklamasi Teluk Benoa dan minta Perpres Nomor 51 Tahun 2014 dibatalkan,” kata Gendo.

“Demikian juga dengan Wakil pasangannya pak Sudikerta, 5 tahun rakyat bergerak beliau tidak pernah menemuinya. Sekarang jika beliau ingin meyakinkan bahwa beliau menolak reklamasi Teluk Benoa, maka atas nama Wakil Gubernur Bali keluarkan surat yang sama, minta kepada presiden untuk membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 dan membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa. kepada partai-partai pendukungnya, ada Partai Demokrat yang ketuanya pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengeluarkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. berani tidak Partai Demokrat DPPnya mengeluarkan surat kepada Presiden Jokowi, untuk meminta Perpres Nomor 51 Tahun 2014 dicabut. Berani tidak, meminta presiden membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 dan ditandatangani oleh SBY langsung? Kalau berani, baru Pakta integritasnya berlaku,” ujarnya.

Usai melakukan orasi, Koordinator ForBALI tesebut membakar semangat massa yang hadir dengan menyanyikan mars Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa dibarengi dengan massa yang hadir. Aksi tolak reklamasi ditutup dengan penampilan musisi Rollfast.