08 Juli 2013
http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=10&id=77575
Sebelumnya ketika dimintai tanggapan soal rencana reklamasi di kawasan Teluk Benoa, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku belum tahu. ”Belum tahu,” kata Pastika menjawab pertanyaan wartawan soal sikapnya atas rencana reklamasi itu usai sidang paripurna DPRD Bali, Kamis (27/6).
Ketika ditanya lagi bahwa investor sudah sempat mempresentasikan rencana itu ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Bali dan sudah ada laporan ke Gubernur. Gubernur baru mengakui memang sudah ada seperti itu. ”Sebenarnya sudah ada, tetapi itu melibatkan banyak hal. Kita kan sekarang sedang membuat Perda Zonasi. Itu kan kawasan laut, jadi ada kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sana juga ada hutan (mangrove – red) jadi ada juga kewenangan Kementerian Kehutanan. Kalau mau buat apa (bangunan – red) ada juga Kementerian PU. Jadi laut itu yang punya bukan kita, tetapi pemerintah pusat, punya negara,” katanya.
08 Juli 2013
http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=10&id=77575
Sebelumnya ketika dimintai tanggapan soal rencana reklamasi di kawasan Teluk Benoa, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku belum tahu. ”Belum tahu,” kata Pastika menjawab pertanyaan wartawan soal sikapnya atas rencana reklamasi itu usai sidang paripurna DPRD Bali, Kamis (27/6).
Ketika ditanya lagi bahwa investor sudah sempat mempresentasikan rencana itu ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Bali dan sudah ada laporan ke Gubernur. Gubernur baru mengakui memang sudah ada seperti itu. ”Sebenarnya sudah ada, tetapi itu melibatkan banyak hal. Kita kan sekarang sedang membuat Perda Zonasi. Itu kan kawasan laut, jadi ada kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sana juga ada hutan (mangrove – red) jadi ada juga kewenangan Kementerian Kehutanan. Kalau mau buat apa (bangunan – red) ada juga Kementerian PU. Jadi laut itu yang punya bukan kita, tetapi pemerintah pusat, punya negara,” katanya.
