Tidak ada surga di bumi yang tidak bisa dijual untuk pariwisata. Tapi setiap surga bisa dijaga dan dirawat kelestariannya jika anda mau dan peduli. Di sini, kemauan dan kepedulian dari segala pihak yang berwenang menjadi titik tekan, bahwa surga itu bisa menjadi hancur atau tetap ada bergantung dari keputusan kita. Bali, salah satu pulau indah yang disebut sebagai surga itu, kini berada di ambang kehancuran. Keserakahaan dan ketidakpedulian terhadap eksosistem lingkungan adalah satu di antara alasannya.
Mungkin keinginan untuk tetap menjaga lingkungan bisa jadi sebuah upaya yang keras. Bagaimana mungkin alam raya ini, tempat manusia hidup di atasnya, dibiarkan begitu saja. Bagaimana mungkin ia tak boleh dimanfaatkan dan dinikmati hasilnya. Jika itu pertanyaan mengapa kita perlu menjaga alam, maka kita salah memaknai alam. Alam raya yang menjadi surga adalah warisan generasi kita berikutnya, ia tak mutlak milik kita. Oleh karena itu, menjaganya adalah sebuah keharusan.
Beberapa dari kita menyebut orang yang terlalu melindungi sebagai orang-orang yang sok peduli. Sok melindungi padahal mungkin mereka adalah orang yang iri karena tak kebagian jatah. Dalam studi pengembangan lingkungan ada istilah eco-fascism, yaitu orang-orang yang dengan keras berpendapat bahwa alam harus dibiarkan perawan apa adanya tanpa boleh dimanfaatkan sama sekali. Istilah ini dipopulerkan Ton Dietz dalam bukunya Entitlements to Natural Resources: Contours of Political Environmental Geography.
Tapi apakah Dietz salah? Tentu tidak. Dalam buku itu Dietz juga memperkenalkan konsep Eco-Developmentalis dan Eco-Populism. Eco-Developmentalism adalah kaum yang berpendapat bahwa lingkungan mesti dilestarikan untuk kepentingan pragmatis industri. Sementara Eco-Populism percaya bahwa lingkungan harus dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan masyarakat secara terbatas dan tepat guna. Artinya, Eco-Populism menganjurkan adanya eksploitasi terbatas dalam pemanfaatan lingkungan, seperti hutan atau daerah pariwisata, untuk kepentingan masyarakat (yang seringkali milik masyarakat adat) agar mereka berdaya.
Pola pikir ini telah berkembang sebagai perkembangan dari the fortress conservation paradigm yang muncul pada era 60-70an. Lalu pada akhir 70-90an berkembang menjadi community based conservation paradigm sebagai respons terhadap masif dan rusaknya hutan dan lingkungan masyarakat adat di Afrika. Hal ini adalah respons terhadap kapitalisme global yang memangsa tanah dan identitas masyarakat Afrika. Mereka terpaksa menjadi jongos dan asing di negeri sendiri.
Bali sedang mengalami ancaman dari Reklamasi Teluk Benoa. Proyek ambisius ini berencana membuat pulau buatan di sekitar Tanjung Benoa. Proyek yang diklaim bisa meningkatkan harkat dan perekonomian masyarakat Bali karena menambah pesona wisata di pulau tersebut. Mereka pikir masyarakat Bali hanya mampu hidup dari pemasukan sektor pariwisata belaka dan bukan dari yang lainnya. Tapi kita tahu mereka salah.
Sebelum adanya pariwisata di Bali, masyarakat Bali tetap bisa hidup dengan alamnya. Harmonisasi antara manusia dan lingkungan adalah satu bagian dari adat. Jauh sebelumnya, kehidupan masyarakat Bali sebelum tersohor pariwisatanya, telah digambarkan dalam novel mahsyur Vicky Baum yang berjdudul A Tale from Bali atau karya-karya A.A Pandji Tisna I Swasta, Setahun di Bedahulu dan Sukreni Gadis Bali. Dari karya-karya tersebut, bisa dilihat masyarakat Bali pernah dan bisa hidup tanpa adanya pariwisata.
Apakah pariwisata satu-satunya jalan kemakmuran? Tidak, dalam The Human Environment: The Road Not Taken, The Road Still Beckoning ada ide menarik yang ditawarkan oleh Robert W. Kates. Dalam industri pariwisata, ada pilihan sinergi dari lingkungan, masyarakat adat dan perlindungan terhadap identitas kultural. Bahwa masing-masing jalan yang kita pilih, baik Eco-Fasicsm, Eco Developmentalism, atau Eco Populism akan menghantarkan kita pada konsekuensinya masing-masing. Yaitu keberlangsungan dominasi lingkungan atas manusia, manusia atas lingkungan atau sinergi keduanya.
Salah satu kengerian atas kerusakan lingkungan atas nama pariwisata di Indonesia pernah dituliskan Putu Setia dalam buku Menggugat Bali pada 1986. Salah satu yang terbaru adalah Pandora Bali, Refleksi di Balik Gemerlap Turisme yang ditulis oleh Nyoman Sukma Arida. Kedua buku tersebut memiliki narasi kecil yang enggan diakui oleh kebanyakan dari kita. Bali telah mengalami eksploitasi berlebihan atas nama turisme dan industri hiburan. Sudah saatnya ada satu gerakan baru untuk menyelamatkan Bali.
Gerakan Alter-Globalization yang dicirikan dengan pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi mikro, penguatan identitas komunal dan menjaga kearifan lokal merupakan satu usaha perlawanan terhadap rezim kapitalisme global. Perlu ada upaya memperkenalkan dan membentuk satu wacana wisata yang berbasis kelestarian yang sinergis antara alam, manusia dan kapital. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan di daerah wisata tersebut.
Di Indonesia, sayangnya ide ini masih tak terlalu berkembang dan cenderung ditanggalkan. Ide bahwa pariwisata tak melulu tentang destinasi masih janggal. Akibatnya, banyak lingkungan indah yang rusak karena eksploitasi oleh pihak pengembang. Teluk Benoa, Cagar Alam Pulau Sempu, Kepulauan Raja Ampat dan Karimun Jawa adalah sederet tempat yang mulai rusak karena gagalnya manusia bersanding dengan alam.
Munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa adalah usaha melawan kerusakan ekologis dan bencana kemanusiaan. Penerbitan Surat Keputusan 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tertanggal 26 Desember 2012 adalah awal mula bencana. Dengan reklamasi, perairan di Tanjung Benoa akan rusak dan mengalami perubahan secara signifikan.
Masyarakat pesisir adalah mereka yang pertama akan mengalami dampak bencana ekologis buatan ini. Mereka yang tinggal di sepanjang perairan Gianyar sampai Kuta akan mengalami dampak reklamasi ini secara langsung. Pada Surat Keputusan tersebut, disebutkan iming-iming bahwa pulau baru hasil reklamasi akan menjadi semacam pelindung bagi Bali jika terjadi tsunami. Pulau buatan tersebut hanya akan melahirkan satu kegenitan baru pariwisata yang tidak penting.
Jalan tengah yang ada seolah ditutup oleh kepentingan kapital. Produsen memfasilitasi kepentingan konsumen yang ogah mau tahu tentang status destinasi wisatanya. Maka akhir dari surga itu akan segera terjadi, jika kepedulian kita masih hanya setaraf gerakan di media sosial. Tolak reklamasi Teluk Benoa merupakan satu gerakan masif yang kemudian disalahpahami keberadaannya. Mereka dituduh sebagai kelompok antikemajuan, kelompok antikesejahteraan karena dinilai mengganggu proses ekonomi pariwisata di Bali.
Agak menggelikan sebenarnya, karena mereka yang berteriak menolak dan keras mengrkitik usaha kawan-kawan Aktivis Anti Reklamasi, bukan orang Bali dan tidak tinggal di Bali. Ini bukan masalah geografis. Saya percaya bahwa kepedulian dan empati tidak mengenal identitas suku atau tanah kelahiran. Namun untuk menolak, menerima, mengecam atau sekedar nyinyir terhadap satu hal, diperlukan pemahaman mendalam, menyeluruh dan jelas perihal akar persoalan yang terjadi di daerah konflik tersebut.
Sejak lama saya tertarik membahas bagaimana dampak Travel Writing terhadap satu destinasi wisata. Selama tiga tahun belakangan, saya kerap mengecam dan mengrkitik para pewarta kelana (travel writer) yang saya anggap tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka tulis. Kepedulian terhadap dampak satu tulisan yang mengajak datang ke suatu destinasi wisata, hendaknya sejalan dengan analisa personal terhadap akibat yang mungkin terjadi jika daerah wisata tersebut terekspose.
Beberapa di antara pewarta kelana tadi menganggap kritik saya angin lalu dan tak penting.
Apa yang terjadi pada Teluk Benoa dan bagaimana masyarakat Bali akan menelan dampaknya adalah satu hal yang sangat saya takutkan. Bahwa atas nama kapital, pariwisata dan kemajuan, seseorang bisa dengan bebalnya mengabaikan keberadaan manusia lain. Berdasarkan kajian dan riset dari peraturan pemerintah yang ada, Reklamasi Teluk Benoa berpotensi merusak ekosistem laut, kerusakan lingkungan hidup manusia dan hilangnya mata pencaharian nelayan setempat.
Tentu saja masyarakat di luar Bali perlu memahami ini. Bali bagi banyak orang adalah tempat liburan, tempat mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Namun bagi warga setempat, Bali adalah rumah. Tempat tinggal yang akan mereka huni, diami dan akrabi sampai mati. Turis akan datang dan pergi, tapi warga Bali yang ada di Teluk Benoa akan hidup menua di tanah itu. Tegakah kita membuat mereka menderita atas nama pariwisata dan kemajuan?
Mereka yang nyinyir terhadap usaha demonstrasi warga Bali di Garuda Wisnu Kencana, barangkali belum pernah mengalami kengerian kehilangan rumah atau desa dengan adat yang diakrabi seumur hidup. Mereka yang nyinyir dan berdalih memajukan Bali dengan menyebut bahwa demonstrasi di GWK tempo hari sebagai hal norak adalah kebebalan yang keterlaluan. Mereka adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi hak oleh undang-undang untuk menyatakan pendapat mereka di muka umum.
Kepedulian bukan soal identitas, tapi soal empati. Tidak perlu menjadi orang Bali, lebih khusus, menjadi warga di sekitar Tanjung Benoa di mana reklamasi itu akan dilakukan. Kepedulian adalah perkara mengetahui mana yang benar dan salah. Moral semacam ini mungkin basi dan tidak penting. Tapi moral semacam ini bisa menyelamatkan warga Tanjung Benoa dari penderitaan, menyelamatkan ekosistem dari kepunahan dan menyelamatkan masyarakat Bali dari bencana ekologis.
Mungkin saya sudah lelah memaki. Mungkin ini waktunya melihat surga itu hancur dan kita bisa saling unjuk jari menyalahkan.
sumber: Arman Dhani
http://midjournal.com/2014/08/menjual-bali/
Tidak ada surga di bumi yang tidak bisa dijual untuk pariwisata. Tapi setiap surga bisa dijaga dan dirawat kelestariannya jika anda mau dan peduli. Di sini, kemauan dan kepedulian dari segala pihak yang berwenang menjadi titik tekan, bahwa surga itu bisa menjadi hancur atau tetap ada bergantung dari keputusan kita. Bali, salah satu pulau indah yang disebut sebagai surga itu, kini berada di ambang kehancuran. Keserakahaan dan ketidakpedulian terhadap eksosistem lingkungan adalah satu di antara alasannya.
Mungkin keinginan untuk tetap menjaga lingkungan bisa jadi sebuah upaya yang keras. Bagaimana mungkin alam raya ini, tempat manusia hidup di atasnya, dibiarkan begitu saja. Bagaimana mungkin ia tak boleh dimanfaatkan dan dinikmati hasilnya. Jika itu pertanyaan mengapa kita perlu menjaga alam, maka kita salah memaknai alam. Alam raya yang menjadi surga adalah warisan generasi kita berikutnya, ia tak mutlak milik kita. Oleh karena itu, menjaganya adalah sebuah keharusan.
Beberapa dari kita menyebut orang yang terlalu melindungi sebagai orang-orang yang sok peduli. Sok melindungi padahal mungkin mereka adalah orang yang iri karena tak kebagian jatah. Dalam studi pengembangan lingkungan ada istilah eco-fascism, yaitu orang-orang yang dengan keras berpendapat bahwa alam harus dibiarkan perawan apa adanya tanpa boleh dimanfaatkan sama sekali. Istilah ini dipopulerkan Ton Dietz dalam bukunya Entitlements to Natural Resources: Contours of Political Environmental Geography.
Tapi apakah Dietz salah? Tentu tidak. Dalam buku itu Dietz juga memperkenalkan konsep Eco-Developmentalis dan Eco-Populism. Eco-Developmentalism adalah kaum yang berpendapat bahwa lingkungan mesti dilestarikan untuk kepentingan pragmatis industri. Sementara Eco-Populism percaya bahwa lingkungan harus dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan masyarakat secara terbatas dan tepat guna. Artinya, Eco-Populism menganjurkan adanya eksploitasi terbatas dalam pemanfaatan lingkungan, seperti hutan atau daerah pariwisata, untuk kepentingan masyarakat (yang seringkali milik masyarakat adat) agar mereka berdaya.
Pola pikir ini telah berkembang sebagai perkembangan dari the fortress conservation paradigm yang muncul pada era 60-70an. Lalu pada akhir 70-90an berkembang menjadi community based conservation paradigm sebagai respons terhadap masif dan rusaknya hutan dan lingkungan masyarakat adat di Afrika. Hal ini adalah respons terhadap kapitalisme global yang memangsa tanah dan identitas masyarakat Afrika. Mereka terpaksa menjadi jongos dan asing di negeri sendiri.
Bali sedang mengalami ancaman dari Reklamasi Teluk Benoa. Proyek ambisius ini berencana membuat pulau buatan di sekitar Tanjung Benoa. Proyek yang diklaim bisa meningkatkan harkat dan perekonomian masyarakat Bali karena menambah pesona wisata di pulau tersebut. Mereka pikir masyarakat Bali hanya mampu hidup dari pemasukan sektor pariwisata belaka dan bukan dari yang lainnya. Tapi kita tahu mereka salah.
Sebelum adanya pariwisata di Bali, masyarakat Bali tetap bisa hidup dengan alamnya. Harmonisasi antara manusia dan lingkungan adalah satu bagian dari adat. Jauh sebelumnya, kehidupan masyarakat Bali sebelum tersohor pariwisatanya, telah digambarkan dalam novel mahsyur Vicky Baum yang berjdudul A Tale from Bali atau karya-karya A.A Pandji Tisna I Swasta, Setahun di Bedahulu dan Sukreni Gadis Bali. Dari karya-karya tersebut, bisa dilihat masyarakat Bali pernah dan bisa hidup tanpa adanya pariwisata.
Apakah pariwisata satu-satunya jalan kemakmuran? Tidak, dalam The Human Environment: The Road Not Taken, The Road Still Beckoning ada ide menarik yang ditawarkan oleh Robert W. Kates. Dalam industri pariwisata, ada pilihan sinergi dari lingkungan, masyarakat adat dan perlindungan terhadap identitas kultural. Bahwa masing-masing jalan yang kita pilih, baik Eco-Fasicsm, Eco Developmentalism, atau Eco Populism akan menghantarkan kita pada konsekuensinya masing-masing. Yaitu keberlangsungan dominasi lingkungan atas manusia, manusia atas lingkungan atau sinergi keduanya.
Salah satu kengerian atas kerusakan lingkungan atas nama pariwisata di Indonesia pernah dituliskan Putu Setia dalam buku Menggugat Bali pada 1986. Salah satu yang terbaru adalah Pandora Bali, Refleksi di Balik Gemerlap Turisme yang ditulis oleh Nyoman Sukma Arida. Kedua buku tersebut memiliki narasi kecil yang enggan diakui oleh kebanyakan dari kita. Bali telah mengalami eksploitasi berlebihan atas nama turisme dan industri hiburan. Sudah saatnya ada satu gerakan baru untuk menyelamatkan Bali.
Gerakan Alter-Globalization yang dicirikan dengan pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi mikro, penguatan identitas komunal dan menjaga kearifan lokal merupakan satu usaha perlawanan terhadap rezim kapitalisme global. Perlu ada upaya memperkenalkan dan membentuk satu wacana wisata yang berbasis kelestarian yang sinergis antara alam, manusia dan kapital. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan di daerah wisata tersebut.
Di Indonesia, sayangnya ide ini masih tak terlalu berkembang dan cenderung ditanggalkan. Ide bahwa pariwisata tak melulu tentang destinasi masih janggal. Akibatnya, banyak lingkungan indah yang rusak karena eksploitasi oleh pihak pengembang. Teluk Benoa, Cagar Alam Pulau Sempu, Kepulauan Raja Ampat dan Karimun Jawa adalah sederet tempat yang mulai rusak karena gagalnya manusia bersanding dengan alam.
Munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa adalah usaha melawan kerusakan ekologis dan bencana kemanusiaan. Penerbitan Surat Keputusan 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tertanggal 26 Desember 2012 adalah awal mula bencana. Dengan reklamasi, perairan di Tanjung Benoa akan rusak dan mengalami perubahan secara signifikan.
Masyarakat pesisir adalah mereka yang pertama akan mengalami dampak bencana ekologis buatan ini. Mereka yang tinggal di sepanjang perairan Gianyar sampai Kuta akan mengalami dampak reklamasi ini secara langsung. Pada Surat Keputusan tersebut, disebutkan iming-iming bahwa pulau baru hasil reklamasi akan menjadi semacam pelindung bagi Bali jika terjadi tsunami. Pulau buatan tersebut hanya akan melahirkan satu kegenitan baru pariwisata yang tidak penting.
Jalan tengah yang ada seolah ditutup oleh kepentingan kapital. Produsen memfasilitasi kepentingan konsumen yang ogah mau tahu tentang status destinasi wisatanya. Maka akhir dari surga itu akan segera terjadi, jika kepedulian kita masih hanya setaraf gerakan di media sosial. Tolak reklamasi Teluk Benoa merupakan satu gerakan masif yang kemudian disalahpahami keberadaannya. Mereka dituduh sebagai kelompok antikemajuan, kelompok antikesejahteraan karena dinilai mengganggu proses ekonomi pariwisata di Bali.
Agak menggelikan sebenarnya, karena mereka yang berteriak menolak dan keras mengrkitik usaha kawan-kawan Aktivis Anti Reklamasi, bukan orang Bali dan tidak tinggal di Bali. Ini bukan masalah geografis. Saya percaya bahwa kepedulian dan empati tidak mengenal identitas suku atau tanah kelahiran. Namun untuk menolak, menerima, mengecam atau sekedar nyinyir terhadap satu hal, diperlukan pemahaman mendalam, menyeluruh dan jelas perihal akar persoalan yang terjadi di daerah konflik tersebut.
Sejak lama saya tertarik membahas bagaimana dampak Travel Writing terhadap satu destinasi wisata. Selama tiga tahun belakangan, saya kerap mengecam dan mengrkitik para pewarta kelana (travel writer) yang saya anggap tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka tulis. Kepedulian terhadap dampak satu tulisan yang mengajak datang ke suatu destinasi wisata, hendaknya sejalan dengan analisa personal terhadap akibat yang mungkin terjadi jika daerah wisata tersebut terekspose.
Beberapa di antara pewarta kelana tadi menganggap kritik saya angin lalu dan tak penting.
Apa yang terjadi pada Teluk Benoa dan bagaimana masyarakat Bali akan menelan dampaknya adalah satu hal yang sangat saya takutkan. Bahwa atas nama kapital, pariwisata dan kemajuan, seseorang bisa dengan bebalnya mengabaikan keberadaan manusia lain. Berdasarkan kajian dan riset dari peraturan pemerintah yang ada, Reklamasi Teluk Benoa berpotensi merusak ekosistem laut, kerusakan lingkungan hidup manusia dan hilangnya mata pencaharian nelayan setempat.
Tentu saja masyarakat di luar Bali perlu memahami ini. Bali bagi banyak orang adalah tempat liburan, tempat mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Namun bagi warga setempat, Bali adalah rumah. Tempat tinggal yang akan mereka huni, diami dan akrabi sampai mati. Turis akan datang dan pergi, tapi warga Bali yang ada di Teluk Benoa akan hidup menua di tanah itu. Tegakah kita membuat mereka menderita atas nama pariwisata dan kemajuan?
Mereka yang nyinyir terhadap usaha demonstrasi warga Bali di Garuda Wisnu Kencana, barangkali belum pernah mengalami kengerian kehilangan rumah atau desa dengan adat yang diakrabi seumur hidup. Mereka yang nyinyir dan berdalih memajukan Bali dengan menyebut bahwa demonstrasi di GWK tempo hari sebagai hal norak adalah kebebalan yang keterlaluan. Mereka adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi hak oleh undang-undang untuk menyatakan pendapat mereka di muka umum.
Kepedulian bukan soal identitas, tapi soal empati. Tidak perlu menjadi orang Bali, lebih khusus, menjadi warga di sekitar Tanjung Benoa di mana reklamasi itu akan dilakukan. Kepedulian adalah perkara mengetahui mana yang benar dan salah. Moral semacam ini mungkin basi dan tidak penting. Tapi moral semacam ini bisa menyelamatkan warga Tanjung Benoa dari penderitaan, menyelamatkan ekosistem dari kepunahan dan menyelamatkan masyarakat Bali dari bencana ekologis.
Mungkin saya sudah lelah memaki. Mungkin ini waktunya melihat surga itu hancur dan kita bisa saling unjuk jari menyalahkan.
sumber: Arman Dhani
http://midjournal.com/2014/08/menjual-bali/
