Januari 16th, 2018 // ForBALI

ForBALI Uji Keseriusan Para Kandidat Pilgub Bali dan Partai Pendukungnya dalam Penolakan Reklamasi Teluk Benoa

Foto Konferensi Pers_ForBALI-Selasa 16 Jan 2018 (1)

Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) melayangkan surat terbuka kepada para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang akan berkontestasi pada Pilgub Bali 2018 dan Partai Politik penyokong kedua kandidat Pilgub Bali. Surat setebal 7 halaman tersebut dikirim ke masing-masing kandidat dan partai pendukungnya pada per tanggal 15 dan 16 Januari 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh ForBALI dalam konferensi pers yang dilakukan pada 16 Januari 2018 di Sekretariat WALHI Bali.

Menurut Koordinator Umum ForBALI, Wayan Gendo Suardana, surat terbuka tersebut mereka layangkan agar isu tolak reklamasi Teluk Benoa dan pembatalan Perpres 51 tahun 2014 tidak hanya menjadi komoditas politik untuk menaikan elektabilitas semata.

“Perjuangan ini merupakan perjuangan rakyat yang serius yang sudah berjalan lima tahun. Dan menurut kami dengan surat ini kami sah untuk menguji keseriusan mereka dalam menolak reklamasi. Sebab perjuangan ini sudah berjalan 5 tahun. Terlalu banyak sebetulnya yang bisa mereka lakukan dalam kurun waktu 60 bulan ini. Tapi mereka tidak berbuat apa,” papar Gendo.

Meskipun mengapresiasi sikap para kandidat Pilgub Bali 2018 yang tiba-tiba serius dengan janji jika terpilih akan menolak reklamasi Teluk Benoa dengan segala motif dibelakangnya, namun menurut Gendo Suardana, sikap tersebut harus tetap diuji untuk benar-benar menunjukkan keseriusan.

“Sikap penolakan reklamasi Teluk Benoa yang dikumandangkan oleh para kandidat Pilgub 2018 dengan segala motifnya tetap kami apresiasi, namun pernyataan penolakan reklamasi Teluk Benoa dan upaya pembatalan Perpres 51 tahun 2014 tersebut wajib juga diuji agar pernyataan tersebut tidak hanya menjadi retorika politik semata dan komoditas politik semata. Rakyat jangan disuguhi lagi janji-janji politik hanya sekedar menaikan elektabilitas politik para calon,” ujarnya.

Surat terbuka kepada para kandidat Pilgub Bali 2018 dan partai pendukungnya juga didasarkan pada hasil penelurusan ForBALI atas sikap mereka selama ini dalam isu reklamasi Teluk Benoa. Para kandidat di Pilgub Bali 2018 dan partai pendukung seolah-olah mereka serius menolak reklamasi bahkan dengan mengeluarkan pakta integritas.

Menurut ForBALI pakta integritas adalah janji terhadap diri sendiri dan sikap penolakan yang dilontarkan tersebut adalah tanggung jawab moral. Kalaupun itu harus diterima dan dipercaya menolak reklamasi Teluk Benoa menurut ForBALI itu dilakukan bukan setelah terpilihnya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Tidak perlu rasanya menunggu Para Cagub dan Cawagub menang Pilgub 2018 untuk membuktikan janji politik mereka guna menolak reklamasi Teluk Benoa termasuk memperjuangkan pembatalan Perpres Nomor 51 tahun 2014. Perjuangan ini kan masih berlangsung mestinya jika mereka serius menolak reklamasi Teluk Benoa, saat inipun mereka bisa membuktikan komitmennya. Tulis saja surat kepada Presiden jokowi dalam kapasitas sebagai pejabat publik, minta Presiden menolak reklamasi Teluk Benoa dan membatalkan Perpres Nomor 51 tahun 2014. Tulis surat kepada ketua umum masing-masing mita agar seluruh kader terasuk fraksi-fraksi di semua level kekuasaan baik DPR RI. DPRD Bali dan DPRD Kabupaten/kota se-Bali segera memperjuangan penolakan reklamasi dan pembatalan Perpres Nomor 51 tahun 2014,” ujar Gendo tajam.

Gendo memperjelas pendapatnya, “Logika sederhananya begini, kalo semisal urusan janji politik program pendidikan gratis atau kesehatan gratis maka pembuktiannya memang setelah para kandidat terpilih. Sebab sebelum mereka terpilih mereka tidak punya kewenangan dan kuasa anggaran. Tapi dalam konteks perjuangan penolakan reklamasi, kan tidak diperlukan kewenangan kuasa anggaran, tidak diperlukan kewenangan kebijakan selaku kepala daerah tetapi cukup dengan niat baik dan keberanian politik dengan menggunakan kapasitas yang ada. Menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta pembatalan Perpres Nomor 51 tahun 2014 dapat dilakukan sekarang juga tanpa harus menunggu menjadi Gubernur. Itu akan terjadi jika kandidat beserta parpol penyokongnya serius menolak reklamasi Teluk Benoa. Sangat gampang,” desak Gendo.

Di dalam surat terbuka yang dilayangkan, ForBALI mendesak agar para kandidat agar sebelum memasuki masa cuti dari jabatan politik yakni I Wayan Koster sebagai anggota DPR RI, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra sebagai Walikota Depasar dan I Ketut Sudikerta sebagai Wakil Gubernur Bali agar menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo supaya menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang diajukan oleh PT. TWBI serta agar Presiden RI membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014.

Sementara itu, sebagai pimpinan partai di Bali, I Wayan Koster selaku Ketua DPD PDIP Provinsi Bali dan Ketut Sudikerta selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali juga diminta agar bersurat kepada Ketua Umum DPP partai politiknya masing-masing, meminta agar Partainya mengeluarkan sikap politik menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta pembatalan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo. Selanjutnya ketua umum DPP PDIP dan Ketua Umum DPP Partai Golkar agar memerintahkan Fraksi-Fraksi di DPR RI melakukan upaya-upaya politik untuk tujuan menghentikan reklamasi Teluk Benoa dan meminta pembatalan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Hal yang sama berlaku pula bagi seluruh fraksi-fraksinya pada DPRD Bali dan seluruh DPRD Kabupaten/kota di Bali.

“Kenapa demikian, logikanya adalah yang mengeluarkan rekomendasi kan DPP partai politiknya masing-masing, tidak bisa dilepaskan tanggung jawab mereka sebagai satu kesatuan dari struktur partai. Ketika DPP mengeluarkan rekomendasinya lalu calon yang direkomendasikan menyatakan penolakan reklamasi Teluk Benoa, maka itikad politik itu juga itu berlaku bagi para pemberi rekomendasinya. Apalagi beberapa partai politik telah membuat pakta integritas terkait sikap mendukung penolakan reklamasi Teluk Benoa. Sebab kasus ini kan kebijakannya level nasional.”

“Sekarang untuk reklamasi Teluk Benoa, yang memutuskan kan komisi IV DPR RI, nah Ketua Umumnya mereka seharusnya bisa memerintahkan fraksi-fraksinya menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa dan bersurat kepada Presiden agar membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Hal yang sama juga berlaku bagi partai politik pengusung kandidat KBS-ACE dan MANTRA-KERTA di luar partai politik PDI P dan GOLKAR,” tandas Gendo.

Surat lengkap ForBALI bisa diakses pada tautan berikut.

Foto Konferensi Pers_ForBALI-Selasa 16 Jan 2018 (1)

Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) melayangkan surat terbuka kepada para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang akan berkontestasi pada Pilgub Bali 2018 dan Partai Politik penyokong kedua kandidat Pilgub Bali. Surat setebal 7 halaman tersebut dikirim ke masing-masing kandidat dan partai pendukungnya pada per tanggal 15 dan 16 Januari 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh ForBALI dalam konferensi pers yang dilakukan pada 16 Januari 2018 di Sekretariat WALHI Bali.

Menurut Koordinator Umum ForBALI, Wayan Gendo Suardana, surat terbuka tersebut mereka layangkan agar isu tolak reklamasi Teluk Benoa dan pembatalan Perpres 51 tahun 2014 tidak hanya menjadi komoditas politik untuk menaikan elektabilitas semata.

“Perjuangan ini merupakan perjuangan rakyat yang serius yang sudah berjalan lima tahun. Dan menurut kami dengan surat ini kami sah untuk menguji keseriusan mereka dalam menolak reklamasi. Sebab perjuangan ini sudah berjalan 5 tahun. Terlalu banyak sebetulnya yang bisa mereka lakukan dalam kurun waktu 60 bulan ini. Tapi mereka tidak berbuat apa,” papar Gendo.

Meskipun mengapresiasi sikap para kandidat Pilgub Bali 2018 yang tiba-tiba serius dengan janji jika terpilih akan menolak reklamasi Teluk Benoa dengan segala motif dibelakangnya, namun menurut Gendo Suardana, sikap tersebut harus tetap diuji untuk benar-benar menunjukkan keseriusan.

“Sikap penolakan reklamasi Teluk Benoa yang dikumandangkan oleh para kandidat Pilgub 2018 dengan segala motifnya tetap kami apresiasi, namun pernyataan penolakan reklamasi Teluk Benoa dan upaya pembatalan Perpres 51 tahun 2014 tersebut wajib juga diuji agar pernyataan tersebut tidak hanya menjadi retorika politik semata dan komoditas politik semata. Rakyat jangan disuguhi lagi janji-janji politik hanya sekedar menaikan elektabilitas politik para calon,” ujarnya.

Surat terbuka kepada para kandidat Pilgub Bali 2018 dan partai pendukungnya juga didasarkan pada hasil penelurusan ForBALI atas sikap mereka selama ini dalam isu reklamasi Teluk Benoa. Para kandidat di Pilgub Bali 2018 dan partai pendukung seolah-olah mereka serius menolak reklamasi bahkan dengan mengeluarkan pakta integritas.

Menurut ForBALI pakta integritas adalah janji terhadap diri sendiri dan sikap penolakan yang dilontarkan tersebut adalah tanggung jawab moral. Kalaupun itu harus diterima dan dipercaya menolak reklamasi Teluk Benoa menurut ForBALI itu dilakukan bukan setelah terpilihnya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Tidak perlu rasanya menunggu Para Cagub dan Cawagub menang Pilgub 2018 untuk membuktikan janji politik mereka guna menolak reklamasi Teluk Benoa termasuk memperjuangkan pembatalan Perpres Nomor 51 tahun 2014. Perjuangan ini kan masih berlangsung mestinya jika mereka serius menolak reklamasi Teluk Benoa, saat inipun mereka bisa membuktikan komitmennya. Tulis saja surat kepada Presiden jokowi dalam kapasitas sebagai pejabat publik, minta Presiden menolak reklamasi Teluk Benoa dan membatalkan Perpres Nomor 51 tahun 2014. Tulis surat kepada ketua umum masing-masing mita agar seluruh kader terasuk fraksi-fraksi di semua level kekuasaan baik DPR RI. DPRD Bali dan DPRD Kabupaten/kota se-Bali segera memperjuangan penolakan reklamasi dan pembatalan Perpres Nomor 51 tahun 2014,” ujar Gendo tajam.

Gendo memperjelas pendapatnya, “Logika sederhananya begini, kalo semisal urusan janji politik program pendidikan gratis atau kesehatan gratis maka pembuktiannya memang setelah para kandidat terpilih. Sebab sebelum mereka terpilih mereka tidak punya kewenangan dan kuasa anggaran. Tapi dalam konteks perjuangan penolakan reklamasi, kan tidak diperlukan kewenangan kuasa anggaran, tidak diperlukan kewenangan kebijakan selaku kepala daerah tetapi cukup dengan niat baik dan keberanian politik dengan menggunakan kapasitas yang ada. Menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta pembatalan Perpres Nomor 51 tahun 2014 dapat dilakukan sekarang juga tanpa harus menunggu menjadi Gubernur. Itu akan terjadi jika kandidat beserta parpol penyokongnya serius menolak reklamasi Teluk Benoa. Sangat gampang,” desak Gendo.

Di dalam surat terbuka yang dilayangkan, ForBALI mendesak agar para kandidat agar sebelum memasuki masa cuti dari jabatan politik yakni I Wayan Koster sebagai anggota DPR RI, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra sebagai Walikota Depasar dan I Ketut Sudikerta sebagai Wakil Gubernur Bali agar menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo supaya menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang diajukan oleh PT. TWBI serta agar Presiden RI membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014.

Sementara itu, sebagai pimpinan partai di Bali, I Wayan Koster selaku Ketua DPD PDIP Provinsi Bali dan Ketut Sudikerta selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali juga diminta agar bersurat kepada Ketua Umum DPP partai politiknya masing-masing, meminta agar Partainya mengeluarkan sikap politik menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta pembatalan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo. Selanjutnya ketua umum DPP PDIP dan Ketua Umum DPP Partai Golkar agar memerintahkan Fraksi-Fraksi di DPR RI melakukan upaya-upaya politik untuk tujuan menghentikan reklamasi Teluk Benoa dan meminta pembatalan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Hal yang sama berlaku pula bagi seluruh fraksi-fraksinya pada DPRD Bali dan seluruh DPRD Kabupaten/kota di Bali.

“Kenapa demikian, logikanya adalah yang mengeluarkan rekomendasi kan DPP partai politiknya masing-masing, tidak bisa dilepaskan tanggung jawab mereka sebagai satu kesatuan dari struktur partai. Ketika DPP mengeluarkan rekomendasinya lalu calon yang direkomendasikan menyatakan penolakan reklamasi Teluk Benoa, maka itikad politik itu juga itu berlaku bagi para pemberi rekomendasinya. Apalagi beberapa partai politik telah membuat pakta integritas terkait sikap mendukung penolakan reklamasi Teluk Benoa. Sebab kasus ini kan kebijakannya level nasional.”

“Sekarang untuk reklamasi Teluk Benoa, yang memutuskan kan komisi IV DPR RI, nah Ketua Umumnya mereka seharusnya bisa memerintahkan fraksi-fraksinya menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa dan bersurat kepada Presiden agar membatalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Hal yang sama juga berlaku bagi partai politik pengusung kandidat KBS-ACE dan MANTRA-KERTA di luar partai politik PDI P dan GOLKAR,” tandas Gendo.

Surat lengkap ForBALI bisa diakses pada tautan berikut.