{"id":2468,"date":"2014-08-30T07:46:16","date_gmt":"2014-08-30T07:46:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forbali.org\/?p=2468"},"modified":"2014-08-30T07:46:16","modified_gmt":"2014-08-30T07:46:16","slug":"komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/","title":{"rendered":"Komnas HAM: Perpres Reklamasi Bertentangan dengan Komitmen Desentralisasi"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-2469\" src=\"http:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg\" alt=\"Diskusi dg Komnas HAM\" width=\"600\" height=\"401\" srcset=\"https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg 1000w, https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM-648x433.jpg 648w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) mengadukan penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis lalu.<\/strong><\/p>\n<p>Pengaduan berlangsung di Posko Pengaduan Komnas HAM yang dibuka di sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali ketika Komnas HAM membuka posko pengaduan di Bali. Pengaduan ini diterima langsung oleh Otto Nur Abdulah, Komisioner Komnas HAM.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Ini bukanlah pengaduan yang pertama dari ForBALI.<\/p>\n<p>Di dalam pengaduannya, ForBALI menyampaikan beberapa hal, pertama, terkait penerbitan perpres 51 tahun 2014 yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Bali. Kedua, terkait dengan penurun baliho menjelang kedatangan presiden SBY.<\/p>\n<p>ForBALI juga mengadukan peristiwa intimidasi dalam aksi ForBALI dan adanya upaya pembungkaman yang belakangan terjadi pada gerakan penolakan reklamasi ini dengan upaya merobek baliho dan spanduk penolakan yang terpasang diberbagai titik di Denpasar dan Badung.<\/p>\n<p>Upaya melegalkan reklamasi Teluk Benoa tidak pernah berhenti. Di akhir masa jabatan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono malah merestui rencana reklamasi Teluk Benoa dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014 Tentang perubahan atas perpres 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita).<\/p>\n<p>Terkait perubahan perpres Sarbagita, Presiden SBY memanggil khusus Yusril Ihza Mahendra untuk melakukan kajian hukum mengenai perpres tersebut. Sejak itu, pemerintah agresif melakukan upaya revisi termasuk melakukan konsultasi publik secara sembunyi-sembunyi dan seluruh proses hanya melibatkan kelompok yang pro-reklamasi.<\/p>\n<p>Sementara komponen masyarakat yang menolak reklamasi tidak dilibatkan. Bahkan, konsultasi publik yang dilakukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) tidak satu pun pihak kontra rencana reklamasi Teluk Benoa yang dilibatkan termasuk organisasi yang juga anggota BKPRD yaitu WALHI Bali.<\/p>\n<p>Inti dari penerbitan perpres 51 tahun 2014 adalah mengubah peruntukan perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal 700 hektar. \u201cPadahal reklamasi ditolak oleh mayoritas rakyat Bali, dan ini terlihat jelas dari seluruh proses penolakan reklamasi yang dilakukan oleh mayoritas rakyat Bali di seluruh wilayah Bali,\u201d Suriadi menjelaskan.<\/p>\n<p>Pengaduan berikutnya adalah persoalan intimidasi. Misalnya ketika aksi massa dan parade budaya pada tanggal 15 Agustus di perairan Teluk Benoa dan \u201cPandawa Water Sport. Aksi tersebut didatangi oleh sekolompok massa tidak dikenal berpakaian hitam dan bertubuh kekar.<\/p>\n<p>\u201cKeberadaan kelompok tersebut membuat massa aksi merasa terancam dan terintimidasi,\u201d kata Kadek Duarsa.<\/p>\n<p>Pengaduan lain adalah soal perusakan baliho penolakan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Baliho di wilayah Denpasar dan Badung yang berisi tuntutan menolak reklamasi Teluk Benoa dan Batalkan Perpres No 51 Tahun 2014.<\/p>\n<p>Misalnya di Suwung Kauh, sudah tiga kali kejadian baliho terkait dengan penolakan reklamasi mengalami perusakan. Pertama, di bongkar oleh polsek densel menjelang kedatang SBY ke bali untuk membuka pesta kesenian bali. Kedua, perusakan baliho baru yang dipasang di sisi jalan bypass Ngurah Rai dan yang ketiga kalinya adalah perusakan terhadap baliho kedua yang telah diperbaiki.<\/p>\n<p>Foto-foto perusakan itu juga disertakan dalam berkas pengaduan. \u201cKita diintimidasi. Seolah-oleh rakyat tidak boleh ngomong, Padahal yang kena dampak reklamasi ini adalah kita,\u201d tegas Bobby dari pemuda Suwung Kauh.<\/p>\n<p>Salah satu anggota ForBALI, Roro Sawita mengatakan, ForBALI menolak reklamasi karena menginginkan pariwisata yang adil bagi seluruh masyarakat. Selain itu, jika reklamasi terus dijalankan, tentu akan memiliki dampak bagi kawasan pesisir. \u201cYang mengalami intimidasi bencana adalah kawasan yang terdampak,\u201d kata Roro.<\/p>\n<p>Menanggapi pengaduan ForBALI, komisioner Komnas HAM, Otto Nur Abdulah berjanji akan memperlajari pengaduan ForBALI. Menurut Otto, Perpres 51 tahun 2014 ini bertentangan dengan Undang-Undang. \u201cDengan dikeluarkannya Perpres nomor 51 tahun 2014, perpres ini telah menerobos dan memblejeti komitmen nasional soal adanya desentralisasi,\u201d kata Otto.<\/p>\n<p>Tekait adanya laporan bahwa terjadi penurunan baliho penolakan reklamasi sebelum adanya kedatangan SBY. \u201cKalau polisi beralasan sterilisasi adalah tidak tepat, ini kan soal kebebasan berekspresi. Ada kesan ini seperti terror dan intimidasi dan ini sudah melanggar hak asasi manusia,\u201d ujar Otto.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) mengadukan penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis lalu. Pengaduan berlangsung di Posko Pengaduan Komnas HAM yang dibuka di sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali ketika Komnas HAM membuka posko pengaduan di Bali. Pengaduan ini diterima langsung oleh Otto Nur Abdulah, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":2469,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[193],"tags":[214,215],"class_list":["post-2468","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-komnas-ham","tag-tolak-reklamasi"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.9 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Komnas HAM: Perpres Reklamasi Bertentangan dengan Komitmen Desentralisasi - ForBALI<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Komnas HAM: Perpres Reklamasi Bertentangan dengan Komitmen Desentralisasi - ForBALI\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) mengadukan penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis lalu. Pengaduan berlangsung di Posko Pengaduan Komnas HAM yang dibuka di sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali ketika Komnas HAM membuka posko pengaduan di Bali. Pengaduan ini diterima langsung oleh Otto Nur Abdulah, [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ForBALI\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2014-08-30T07:46:16+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1000\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"669\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"a!\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"a!\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/\",\"url\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/\",\"name\":\"Komnas HAM: Perpres Reklamasi Bertentangan dengan Komitmen Desentralisasi - ForBALI\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg\",\"datePublished\":\"2014-08-30T07:46:16+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/#\/schema\/person\/f0dc3d054da7971f80213858cfddaacd\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg\",\"width\":1000,\"height\":669},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Komnas HAM: Perpres Reklamasi Bertentangan dengan Komitmen Desentralisasi\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/\",\"name\":\"ForBALI\",\"description\":\"Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/#\/schema\/person\/f0dc3d054da7971f80213858cfddaacd\",\"name\":\"a!\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3456c18e8becb515ce4cd7552c1a97990c532dd7b78b0c3d7806216c636142d6?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3456c18e8becb515ce4cd7552c1a97990c532dd7b78b0c3d7806216c636142d6?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"a!\"},\"url\":\"https:\/\/www.forbali.org\/id\/author\/antonemus\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Komnas HAM: Perpres Reklamasi Bertentangan dengan Komitmen Desentralisasi - ForBALI","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Komnas HAM: Perpres Reklamasi Bertentangan dengan Komitmen Desentralisasi - ForBALI","og_description":"Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) mengadukan penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis lalu. Pengaduan berlangsung di Posko Pengaduan Komnas HAM yang dibuka di sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali ketika Komnas HAM membuka posko pengaduan di Bali. Pengaduan ini diterima langsung oleh Otto Nur Abdulah, [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/","og_site_name":"ForBALI","article_published_time":"2014-08-30T07:46:16+00:00","og_image":[{"width":1000,"height":669,"url":"https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"a!","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"a!","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/","url":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/","name":"Komnas HAM: Perpres Reklamasi Bertentangan dengan Komitmen Desentralisasi - ForBALI","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg","datePublished":"2014-08-30T07:46:16+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/#\/schema\/person\/f0dc3d054da7971f80213858cfddaacd"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg","width":1000,"height":669},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/komnas-ham-perpres-reklamasi-bertentangan-dengan-komitmen-desentralisasi\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Komnas HAM: Perpres Reklamasi Bertentangan dengan Komitmen Desentralisasi"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/#website","url":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/","name":"ForBALI","description":"Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/#\/schema\/person\/f0dc3d054da7971f80213858cfddaacd","name":"a!","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3456c18e8becb515ce4cd7552c1a97990c532dd7b78b0c3d7806216c636142d6?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3456c18e8becb515ce4cd7552c1a97990c532dd7b78b0c3d7806216c636142d6?s=96&d=mm&r=g","caption":"a!"},"url":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/author\/antonemus\/"}]}},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.forbali.org\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/Diskusi-dg-Komnas-HAM.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2468","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2468"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2468\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2472,"href":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2468\/revisions\/2472"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2469"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2468"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2468"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forbali.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2468"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}