Juli 8th, 2015 // ForBALI

Pernyataan Sikap: Pak Jokowi, Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014

Pernyataan Sikap

Pak Jokowi, Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014

Komitmen Presiden Joko Widodo untuk bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim dengan menjadikan teluk sebagai masa depan peradaban Indonesia demi mewujudkan kejayaan Indonesia di laut adalah modal besar untuk mengembalikan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi. Komitmen Presiden harus segera diwujudkan dengan segera membatalkan Perpres 51/2014 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 45/2011 Tentang Rencana Tata Ruang SARBAGITA. Sebab, penerbitan perpres 51/2014 adalah upaya pemaksaan agar investor dapat mereklamasi 700 hektar Teluk Benoa dengan cara menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat (5) Perpres 45/2011.

Rencana reklamasi Teluk Benoa mengabaikan fakta-fakta bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak dilakukan berdasarkan aspek lingkungan, aspek teknis, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi finansial di dalam studi kelayakan yang dilakukan oleh Universitas Udayana. Rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar hanya akan membuat wilayah di sekitarnya seperti Sanur Kauh, Suwung Kangin, Pesanggaran, Pemogan, Simpang Dewa Ruci, Bandara Ngurah Rai, Tanjung Benoa dan sekitarnya akan tenggelam karena banjir yang disebabkan berkurangannya wilayah tampungan banjir di Teluk Benoa.

Di Nusa Tenggara Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat secara resmi juga telah menyatakan penolakannya terhadap rencana pengambilan pasir di Lombok yang akan digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa. Di pusat, hasil rapat Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti menyatakan untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa.

Rencana reklamasi Teluk Benoa sejatinya telah mendapatkan penolakan yang keras dari seluruh lapisan masyarakat Bali baik oleh Desa Adat, Banjar, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Sekaa Truna-Truni, pemuda, mahasiswa, seniman, musisi dan individu-individu, termasuk Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali sebagai satu-satunya wadah industri pariwisata. Oleh karenanya, percepatan proses reklamasi Teluk Benoa yang terus dipaksakan hingga saat ini adalah serangkaian pengabaian aspirasi penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa. Kini, ditengah-tengah kita hadir masyarakat Nusa Dua yang selama ini dianggap diam, masyarakat nusa dua yang tergabung di dalam Forum Masyarakat Nusa Dua (ForManusa) secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa dan sebagai bentuk sikapnya ForManusa ikut serta mendirikan baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Tak hanya itu, Survey di kabupaten Badung menunjukkan bahwa 64 persen masyarakat Kabupaten Badung tidak setuju dengan reklamasi Teluk Benoa dan hanya 9 persen masyarakat Kabupaten Badung yang menyetujui reklamasi, sementara 27 persennya tidak menjawab. Dalam survey tersebut, responden usia produktif yang notabene membutuhkan lapangan pekerjaan justru menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Meskipun ditolak, upaya reklamasi Teluk Benoa terus saja dipaksakan. Bahkan Investor berulangkali mempromosikan Teluk Benoa terjadi pendangkalan dan sedimentasi. Jika Teluk Benoa terjadi pendangkalan maka seharusnya dilakukan pendalaman akan tetapi investor justru akan melakukan reklamasi Teluk Benoa dengan membuat pulau-pulau baru seluas 700 hektar dengan mendatangkan 40 juta meter kubik material baru dari luar Teluk Benoa yang justru menyebabkan pendangkalan permanen di Teluk Benoa. Bahkan Dirjen KP3K yang mewakili pemerintah di dalam RDP dengan Komite 2 DPD RI juga mempromosikan proyek reklamasi Teluk Benoa seolah sebagai proyek pemerintah meskipun hal tersebut bertentangan dengan hasil rapat KKP dengan Komisi IV DPR RI yang merekomendasikan tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa. Reklamasi 700 hektar jelas akan menghilangkan kawasan perairan pasang surut Teluk Benoa dan mengundang bencana lingkungan.

Selain oleh investor, upaya reklamasi Teluk Benoa juga dipaksakan oleh jajaran di bawah Menteri Kelautran dan Perikanan. Bahkan mereka juga menggelar FGD terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa yang lagi-lagi di ikuti oleh Ditjen KP3K, Sudirman Saad dan Balitbang KKP. Sekali lagi, ini adalah tindakan yang ingkar terhadap hasil rapat Komisi IV DPR-RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti menyatakan untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa.

Patut diketahui, sebelum penerbitan Perpres 51 Tahun 2014, Gubernur Bali telah menerbitkan SK Reklamasi untuk PT. Tirta Wahana Bali International (TWBI). Penerbitan SK reklamasi tersebut diduga melanggar Perpres No. 45 Tahun 2011 dan Perpres 122 Tahun 2012 yang mengatur bahwa rencana reklamasi tidak dapat dilakukan di kawasan konservasi. Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 yang mengubah Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi non konservasi diduga sebagai upaya pemutihan pelanggaran tata ruang, oleh karenanya penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 91, PP No. 15 tahun 2010. Penerbitan Perpres 51 tahun 2014 juga tidak melalui poreses peninjaun kembali sebagaimana diatur didalam PP No. 15 tahun 2010 sehingga Perpres 51 Tahun 2014 harus segera dibatalkan Presiden.

Selain alasan yuridis, penolakan terhadap rencana reklamasi yang tidak pernah henti sejak tahun 2013 dapat dijadikan sebagai modal besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 dan mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Untuk itu, kami dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), meminta :

  1. Meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA
  2. Meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera membatalkan proses AMDAL di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena proses-prosesnya mengabaikan aspirasi penolakan masyarakat Bali terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.
  3. Meminta Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk segera mencabut izin lokasi yang telah diberikan kepada PT TWBI pada era kepemimpinan presiden SBY dan menghentikan seluruh proses perizinan reklamasi Teluk Benoa, serta mendorong Menteri kelautan dan perikanan untuk tidak memberi celah kepada investor untuk melakukan upaya-upaya reklamasi Teluk Benoa.
  4. Mengembalikan fungsi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dengan menerapkan kebijakan-kebijakan konservasi di kawasan perairan Teluk Benoa.

 

Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.

Bangsa Pelaut tidak akan mengurug laut.

Denpasar, 7 Juli 2015


 

ForBALI adalah aliansi masyarakat sipil Bali lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda, musisi, akademisi, da individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa Reklamasi Teluk Benoa adalah sebuah kebijakan penghancuran Bali. Adapun yang tergabung dalam ForBALI adalah:

Desa Adat, Banjar Adat & STT (Sekaa Truna-Truni /Lembaga Pemuda Adat):

Desa Adat Kelan Kabupaten Badung, Banjar Adat Kedaton Kesiman Denpasar, ST. Dharma Kretih BrKedaton Kesiman Denpasar, ST. Yowana jaya, Banjar lebah, STT Mekar Sari, Banjar Tegeh kori, STT. Ayu Nulus Gadung, STT. Eka Tunas Satya, Batubulan, STT. Abdi Utama, Marga, ST. Banjar Tampak Gangsul, STT. Panca Dharma Banjar Tegal Buah Padang Sambian Kelod Denpasar, ST Yowana Satya Dharma Banjar Bukit Buwung Kesiman Denpasar, ST. Yowana Dharma Bhakti Banjar Rangkan Sari Suwung Kauh, ST. Tunas Muda Banjar Dukuh Mertajati Sidakarya, ST. Dharma Sentana Banjar Anyar Gede Kedonganan Badung, STT. Setia Budi Banjar Sebual Jembrana,

Organisasi Mahasiswa:

BEM UNHI (Badan Eksekutif Mahasiswa-Universitas Hindu Indonesia), BEM KBM Politeknik Negeri Bali, Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota- Fakultas Teknik UNHI,Himpunan Mahasiswa Jururusan Teknik Sipil- Fakultas Teknik UNHI, FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Denpasar.

Komunitas Masyarakat dan Pemuda:

JALAK (Jaringan Aksi Tolak Reklamasi) Sidakarya Denpasar, Allpiss (Aliansi Pemuda Sidakarya) Denpasar, Jimbaran tolak Reklamasi (Jiwaraga), MAKAR (Masyarakat Jimbaran Anti Reklamasi), Cakra Wahyu, Forum Masyarakat Renon Tolak Reklamasi Teluk Benoa,  Masyarakat Canggu Tibubeneng Sayang Bali, GEMPAR-Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi), Tanjung Benoa Tolak Reklamasi (TBTR).

Pemuda Sukawati Tolak Reklamasi Gianyar, Pemuda Ubung Denpasar, Pemuda Sanur Bergerak Tolak Reklamasi, Pemuda Banjar Sama Undisan Bangli, OutSIDers & Lady Rose Bali, OutSIDers & Lady Rose Ungasan Jimbaran, OutSIDers & Lady Rose Bali Timur, OutSIDers & Lady Rose Julah Raya Buleleng, Komunitas sepeda  Alcoholic Rider, TAPALA (Teruna Pencinta Alam) Satak, Kayumas Kaja, Forum Kuta Perjuangan (FKP).

Lembaga Swadaya Masyarakat:

KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup) Bali, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) Bali, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM) Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Yayasan IDEP, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbond Community, Penggak Men Mersi.

Seniman & Musisi:

Superman Is Dead, Navicula, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Parau, Nymphea, Devildice, Eco Defender, The Dissland, Rollfast, Joni Agung & Double T, The Hydrant, Scares Of Bums, Ripper Clown, Ugly Bastard, Ganjil, The Sneakers, Goldvoice, Rootsradical, The Brews, Blackened, Suicidal Sinatra, Steel Bone Rigid, Suitcase For Kennedy, The Kantin, Ska Teenagers Punk, Durhaka, Refugee, Hyena Wants A Party, Patrick The Bastard, The Room, Evi Band, Billy Bob Cats, Poison And Rose, Bali Xtreme Drummer, Bali Guitar Club.

Selain kelembagaan, dalam gerakan ini juga bergabung individu-individu yang peduli keselamatan Bali.

Pernyataan Sikap

Pak Jokowi, Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014

Komitmen Presiden Joko Widodo untuk bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim dengan menjadikan teluk sebagai masa depan peradaban Indonesia demi mewujudkan kejayaan Indonesia di laut adalah modal besar untuk mengembalikan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi. Komitmen Presiden harus segera diwujudkan dengan segera membatalkan Perpres 51/2014 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 45/2011 Tentang Rencana Tata Ruang SARBAGITA. Sebab, penerbitan perpres 51/2014 adalah upaya pemaksaan agar investor dapat mereklamasi 700 hektar Teluk Benoa dengan cara menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat (5) Perpres 45/2011.

Rencana reklamasi Teluk Benoa mengabaikan fakta-fakta bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak dilakukan berdasarkan aspek lingkungan, aspek teknis, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi finansial di dalam studi kelayakan yang dilakukan oleh Universitas Udayana. Rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar hanya akan membuat wilayah di sekitarnya seperti Sanur Kauh, Suwung Kangin, Pesanggaran, Pemogan, Simpang Dewa Ruci, Bandara Ngurah Rai, Tanjung Benoa dan sekitarnya akan tenggelam karena banjir yang disebabkan berkurangannya wilayah tampungan banjir di Teluk Benoa.

Di Nusa Tenggara Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat secara resmi juga telah menyatakan penolakannya terhadap rencana pengambilan pasir di Lombok yang akan digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa. Di pusat, hasil rapat Komisi IV DPR-RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti menyatakan untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa.

Rencana reklamasi Teluk Benoa sejatinya telah mendapatkan penolakan yang keras dari seluruh lapisan masyarakat Bali baik oleh Desa Adat, Banjar, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Sekaa Truna-Truni, pemuda, mahasiswa, seniman, musisi dan individu-individu, termasuk Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali sebagai satu-satunya wadah industri pariwisata. Oleh karenanya, percepatan proses reklamasi Teluk Benoa yang terus dipaksakan hingga saat ini adalah serangkaian pengabaian aspirasi penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa. Kini, ditengah-tengah kita hadir masyarakat Nusa Dua yang selama ini dianggap diam, masyarakat nusa dua yang tergabung di dalam Forum Masyarakat Nusa Dua (ForManusa) secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa dan sebagai bentuk sikapnya ForManusa ikut serta mendirikan baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Tak hanya itu, Survey di kabupaten Badung menunjukkan bahwa 64 persen masyarakat Kabupaten Badung tidak setuju dengan reklamasi Teluk Benoa dan hanya 9 persen masyarakat Kabupaten Badung yang menyetujui reklamasi, sementara 27 persennya tidak menjawab. Dalam survey tersebut, responden usia produktif yang notabene membutuhkan lapangan pekerjaan justru menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Meskipun ditolak, upaya reklamasi Teluk Benoa terus saja dipaksakan. Bahkan Investor berulangkali mempromosikan Teluk Benoa terjadi pendangkalan dan sedimentasi. Jika Teluk Benoa terjadi pendangkalan maka seharusnya dilakukan pendalaman akan tetapi investor justru akan melakukan reklamasi Teluk Benoa dengan membuat pulau-pulau baru seluas 700 hektar dengan mendatangkan 40 juta meter kubik material baru dari luar Teluk Benoa yang justru menyebabkan pendangkalan permanen di Teluk Benoa. Bahkan Dirjen KP3K yang mewakili pemerintah di dalam RDP dengan Komite 2 DPD RI juga mempromosikan proyek reklamasi Teluk Benoa seolah sebagai proyek pemerintah meskipun hal tersebut bertentangan dengan hasil rapat KKP dengan Komisi IV DPR RI yang merekomendasikan tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa. Reklamasi 700 hektar jelas akan menghilangkan kawasan perairan pasang surut Teluk Benoa dan mengundang bencana lingkungan.

Selain oleh investor, upaya reklamasi Teluk Benoa juga dipaksakan oleh jajaran di bawah Menteri Kelautran dan Perikanan. Bahkan mereka juga menggelar FGD terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa yang lagi-lagi di ikuti oleh Ditjen KP3K, Sudirman Saad dan Balitbang KKP. Sekali lagi, ini adalah tindakan yang ingkar terhadap hasil rapat Komisi IV DPR-RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti menyatakan untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa.

Patut diketahui, sebelum penerbitan Perpres 51 Tahun 2014, Gubernur Bali telah menerbitkan SK Reklamasi untuk PT. Tirta Wahana Bali International (TWBI). Penerbitan SK reklamasi tersebut diduga melanggar Perpres No. 45 Tahun 2011 dan Perpres 122 Tahun 2012 yang mengatur bahwa rencana reklamasi tidak dapat dilakukan di kawasan konservasi. Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 yang mengubah Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi non konservasi diduga sebagai upaya pemutihan pelanggaran tata ruang, oleh karenanya penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 91, PP No. 15 tahun 2010. Penerbitan Perpres 51 tahun 2014 juga tidak melalui poreses peninjaun kembali sebagaimana diatur didalam PP No. 15 tahun 2010 sehingga Perpres 51 Tahun 2014 harus segera dibatalkan Presiden.

Selain alasan yuridis, penolakan terhadap rencana reklamasi yang tidak pernah henti sejak tahun 2013 dapat dijadikan sebagai modal besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 dan mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Untuk itu, kami dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), meminta :

  1. Meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA
  2. Meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera membatalkan proses AMDAL di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena proses-prosesnya mengabaikan aspirasi penolakan masyarakat Bali terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.
  3. Meminta Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk segera mencabut izin lokasi yang telah diberikan kepada PT TWBI pada era kepemimpinan presiden SBY dan menghentikan seluruh proses perizinan reklamasi Teluk Benoa, serta mendorong Menteri kelautan dan perikanan untuk tidak memberi celah kepada investor untuk melakukan upaya-upaya reklamasi Teluk Benoa.
  4. Mengembalikan fungsi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dengan menerapkan kebijakan-kebijakan konservasi di kawasan perairan Teluk Benoa.

 

Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.

Bangsa Pelaut tidak akan mengurug laut.

Denpasar, 7 Juli 2015


 

ForBALI adalah aliansi masyarakat sipil Bali lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda, musisi, akademisi, da individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa Reklamasi Teluk Benoa adalah sebuah kebijakan penghancuran Bali. Adapun yang tergabung dalam ForBALI adalah:

Desa Adat, Banjar Adat & STT (Sekaa Truna-Truni /Lembaga Pemuda Adat):

Desa Adat Kelan Kabupaten Badung, Banjar Adat Kedaton Kesiman Denpasar, ST. Dharma Kretih BrKedaton Kesiman Denpasar, ST. Yowana jaya, Banjar lebah, STT Mekar Sari, Banjar Tegeh kori, STT. Ayu Nulus Gadung, STT. Eka Tunas Satya, Batubulan, STT. Abdi Utama, Marga, ST. Banjar Tampak Gangsul, STT. Panca Dharma Banjar Tegal Buah Padang Sambian Kelod Denpasar, ST Yowana Satya Dharma Banjar Bukit Buwung Kesiman Denpasar, ST. Yowana Dharma Bhakti Banjar Rangkan Sari Suwung Kauh, ST. Tunas Muda Banjar Dukuh Mertajati Sidakarya, ST. Dharma Sentana Banjar Anyar Gede Kedonganan Badung, STT. Setia Budi Banjar Sebual Jembrana,

Organisasi Mahasiswa:

BEM UNHI (Badan Eksekutif Mahasiswa-Universitas Hindu Indonesia), BEM KBM Politeknik Negeri Bali, Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota- Fakultas Teknik UNHI,Himpunan Mahasiswa Jururusan Teknik Sipil- Fakultas Teknik UNHI, FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Denpasar.

Komunitas Masyarakat dan Pemuda:

JALAK (Jaringan Aksi Tolak Reklamasi) Sidakarya Denpasar, Allpiss (Aliansi Pemuda Sidakarya) Denpasar, Jimbaran tolak Reklamasi (Jiwaraga), MAKAR (Masyarakat Jimbaran Anti Reklamasi), Cakra Wahyu, Forum Masyarakat Renon Tolak Reklamasi Teluk Benoa,  Masyarakat Canggu Tibubeneng Sayang Bali, GEMPAR-Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi), Tanjung Benoa Tolak Reklamasi (TBTR).

Pemuda Sukawati Tolak Reklamasi Gianyar, Pemuda Ubung Denpasar, Pemuda Sanur Bergerak Tolak Reklamasi, Pemuda Banjar Sama Undisan Bangli, OutSIDers & Lady Rose Bali, OutSIDers & Lady Rose Ungasan Jimbaran, OutSIDers & Lady Rose Bali Timur, OutSIDers & Lady Rose Julah Raya Buleleng, Komunitas sepeda  Alcoholic Rider, TAPALA (Teruna Pencinta Alam) Satak, Kayumas Kaja, Forum Kuta Perjuangan (FKP).

Lembaga Swadaya Masyarakat:

KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup) Bali, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) Bali, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM) Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Yayasan IDEP, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbond Community, Penggak Men Mersi.

Seniman & Musisi:

Superman Is Dead, Navicula, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Parau, Nymphea, Devildice, Eco Defender, The Dissland, Rollfast, Joni Agung & Double T, The Hydrant, Scares Of Bums, Ripper Clown, Ugly Bastard, Ganjil, The Sneakers, Goldvoice, Rootsradical, The Brews, Blackened, Suicidal Sinatra, Steel Bone Rigid, Suitcase For Kennedy, The Kantin, Ska Teenagers Punk, Durhaka, Refugee, Hyena Wants A Party, Patrick The Bastard, The Room, Evi Band, Billy Bob Cats, Poison And Rose, Bali Xtreme Drummer, Bali Guitar Club.

Selain kelembagaan, dalam gerakan ini juga bergabung individu-individu yang peduli keselamatan Bali.