November 10th, 2017 // ForBALI

Pemuda Jimbaran Desak Gubernur Bali Tidak Keluarkan Rekomendasi

Foto Pendirian Baliho Tolak Reklamasi Teluk Benoa oleh Para Pemuda Jimbaran 10 November 2017 (1)

Bertepatan dengan Hari Pahlawan, masyarakat Jimbaran mendesak kepada Gubernur agar tidak menerbitkan rekomendasi kepada TWBI. Hal tersebut disampaikan oleh para Pemuda Jimbaran pada saat mereka mendirikan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa berukuran 4 x 5 meter di perempatan jalan menuju kampus Universitas Udayana di Bukit, Jimbaran pada 10 November 2017.

Pendirian baliho Jimbaran Tolak Reklamasi Teluk Benoa tersebut digagas oleh Jimbaran Bersatu Korlap Petir. Pendirian baliho tersebut selain bertepatan dengan hari Pahlawan juga bertepatan dengan perayaan ulang tahun yang ke-6 Jimbaran Bersatu. Pemasangan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa untuk terus menunjukkan sikap Desa Adat Jimbaran yang terus kukuh untuk menolak reklamasi Teluk Benoa.

“Pendirian baliho ini adalah salah satu bentuk konsistensi Desa Adat Jimbaran dalam hal ini Jimbaran Bersatu yang tetap konsisten menolak reklamasi Teluk Benoa,” ujar Korlap Petir, Made Partana.

Menurut pria yang akrab dipanggil De Pitbul tersebut, selain melakukan pemasangan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa, mereka juga menggelar berbagai kegiatan lain. “Selain itu juga berbagai kegiatan juga dilakukan yaitu bakti sosial, kompetisi olah raga antar pemuda, dan puncak kegiatan perayaannya diisi dengan darma wacana di Pura Ulunsiwi Jimbaran,” ujarnya.

Kordinator Basis Petir, Wayan Natih, menjelaskan, sekalipun ia meyakini bahwa pemerintah mengetahui jika masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa, namun menurutnya, penolakan harus tetap disuarakan. Dalam kesempatan pemasangan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa tersebut, pihaknya mendesak pemerintah Provinsi Bali tidak mengeluarkan rekomendasi apapun yang bisa meloloskan reklamasi Teluk Benoa.

“Kami mendesak Gubernur Bali tidak mengeluarkan surat rekomendasi apapun yang dapat meloloskan proyek reklamasi Teluk Benoa. Yang harus Gubernur lakukan adalah sebaliknya yaitu merekomendasikan agar segera membatalkan reklamasi Teluk Benoa sekaligus merekomendasikan agar Perpres Nomor 51 tahun 2014 segera dibatalkan,” desaknya.

Foto Pendirian Baliho Tolak Reklamasi Teluk Benoa oleh Para Pemuda Jimbaran 10 November 2017 (1)

Bertepatan dengan Hari Pahlawan, masyarakat Jimbaran mendesak kepada Gubernur agar tidak menerbitkan rekomendasi kepada TWBI. Hal tersebut disampaikan oleh para Pemuda Jimbaran pada saat mereka mendirikan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa berukuran 4 x 5 meter di perempatan jalan menuju kampus Universitas Udayana di Bukit, Jimbaran pada 10 November 2017.

Pendirian baliho Jimbaran Tolak Reklamasi Teluk Benoa tersebut digagas oleh Jimbaran Bersatu Korlap Petir. Pendirian baliho tersebut selain bertepatan dengan hari Pahlawan juga bertepatan dengan perayaan ulang tahun yang ke-6 Jimbaran Bersatu. Pemasangan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa untuk terus menunjukkan sikap Desa Adat Jimbaran yang terus kukuh untuk menolak reklamasi Teluk Benoa.

“Pendirian baliho ini adalah salah satu bentuk konsistensi Desa Adat Jimbaran dalam hal ini Jimbaran Bersatu yang tetap konsisten menolak reklamasi Teluk Benoa,” ujar Korlap Petir, Made Partana.

Menurut pria yang akrab dipanggil De Pitbul tersebut, selain melakukan pemasangan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa, mereka juga menggelar berbagai kegiatan lain. “Selain itu juga berbagai kegiatan juga dilakukan yaitu bakti sosial, kompetisi olah raga antar pemuda, dan puncak kegiatan perayaannya diisi dengan darma wacana di Pura Ulunsiwi Jimbaran,” ujarnya.

Kordinator Basis Petir, Wayan Natih, menjelaskan, sekalipun ia meyakini bahwa pemerintah mengetahui jika masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa, namun menurutnya, penolakan harus tetap disuarakan. Dalam kesempatan pemasangan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa tersebut, pihaknya mendesak pemerintah Provinsi Bali tidak mengeluarkan rekomendasi apapun yang bisa meloloskan reklamasi Teluk Benoa.

“Kami mendesak Gubernur Bali tidak mengeluarkan surat rekomendasi apapun yang dapat meloloskan proyek reklamasi Teluk Benoa. Yang harus Gubernur lakukan adalah sebaliknya yaitu merekomendasikan agar segera membatalkan reklamasi Teluk Benoa sekaligus merekomendasikan agar Perpres Nomor 51 tahun 2014 segera dibatalkan,” desaknya.